News  

Zulhas Ikut Kampanye Putrinya Bagi-bagi Minyak Goreng, Legislator PKS: Jangan Pakai Fasilitas Negara

Zulhas Ikut Kampanye Putrinya Bagi-bagi Minyak Goreng, Legislator PKS: Jangan Pakai Fasilitas Negara

Suara.com – Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PKS, Amin AK, mengatakan bahwa jabatan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dengan Ketua Umum PAN sulit dipisahkan.

Sehingga, soal Zulhas, sapaan Mendag, membagi-bagikan minyak goreng ke warga sambil kampanye atau mempromosikan anaknya sarat konflik kepentingan.

“Meskipun tampil sebagai Ketua Umum Parpol, jabatan yang diemban (sebagai Mendag) sulit dipisahkan. Sehingga apa yang dilakukan Mendag tersebut sarat dengan konflik kepentingan,” kata Amin kepada wartawan, Selasa (12/7/2022).

Apalagi, kata Amin, jika Zulhas pergi ke lokasi tersebut menggunakan fasilitas negara sebagai menteri. Menurutnya, hal tersebut tak bisa ditolerir.

Baca Juga:
Beredar Video Zulhas Kampanyekan Anaknya, Jokowi Ingatkan Fokus Urus Minyak Goreng

Untuk itu, Amin menegaskan, Zulhas harus fokus saja pada tugasnya sebagai Menteri Perdagangan. Khususnya dalam mengurusi permasalahan minyak goreng.

“Sebaiknya Pak Zulhas fokus pada tugasnya sebagai Mendag yang telah berjanji segera mewujudkan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga HET Rp15.500 per kg dan memperbanyak jumlah pasokan sesuai kebutuhan masyarakat yang berhak, baik yang untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk para pelaku usaha mikro atau ultra mikro,” tuturnya.

Klarifikasi

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi memberikan klarifikasi soal Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang memberikan minyak goreng ke warga sambil mengkampanyekan anaknya.

Viva menyampaikan, bahwa Zulhas saat menghadiri acara tersebut bukan lah acara Kementerian Perdagangan melainkan acara partai.

Baca Juga:
Bagi-bagi Migor Gratis Sambil Kampanyekan Anak, Menteri Zulkifli Hasan Disentil Anggota DPR: Tidak Mendidik!

“Acara itu hari Sabtu (9 Juli), di mana para pegawai ASN di pemerintahan libur. Acara itu bukan acara pemerintahan atau kementerian, tetapi itu acara partai,” kata Viva saat dihubungi, Selasa (12/7).


Artikel ini bersumber dari www.suara.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!