Jakarta Darurat Polusi Udara, PSI Minta Heru Budi Segera Serukan Wajib WFH: Selamatkan Warga!

Suara.com – Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William A Sarana mendesak Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk mewajibkan para pekerja bekerja dari rumah alias Work From Home (WFH). Hal ini sebagai bentuk antisipasi atas kondisi darurat polusi udara di Ibu Kota.

Kualitas udara Jakarta yang buruk dan penuh polusi dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, khususnya para pekerja.

“Jakarta sudah darurat polusi udara, harus ada tindakan drastis dari Pemprov untuk mengurangi polusi. Dalam keadaan seperti ini Pemprov DKI harus menyerukan WFH untuk menyelamatkan warga DKI dari polusi udara,” ujar William kepada wartawan, Senin (14/8/2023).

Menurutnya, butuh upaya-upaya tanggap cepat untuk menjaga kesehatan masyarakat dari buruknya kualitas udara di Jakarta.

Baca Juga:Desak Pemprov DKI Jakarta Cepat Tangani Buruknya Kualitas Udara, Jubir PAN Valeryan: Jangan Sampai Rugikan Warga!

Suasana Jakarta yang terlihat samar karena polusi udara difoto dari atas Gedung Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Selasa (25/7/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

“Kita harus bisa melindungi warga DKI dari bahaya buruknya kualitas udara ini. Faktanya sudah ada beberapa korban yang mengalami penyakit karena polusi udara,” katanya.

Dia juga meminta Pemprov DKI membuat langkah konkret baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurangi polusi di Jakarta. Anggaran untuk perbaikan kualitas udara pada tahun depan harus ditingkatkan berkali-kali lipat.

“Fari data yang saya himpun, plafon anggaran 2024 terkait penanggulangan polusi (air, udara, tanah), dinaikkan hampir 3x lipat. Sampai Rp 40 miliar, tahun lalu hanya Rp 13 miliar. Buat 2023, mayoritas buat program uji emisi. Tahun depan dengan anggaran segitu harusnya ada program yang lebih riil dampaknya,” ucapnya.

“Untuk jangka pendek Pemprov bisa buat alert system berupa protokol kesehatan terkait apa yang boleh atau tidak ketika kualitas udara memburuk. Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang Pemprov DKI harus membuat langkah strategis untuk memperbaiki kualitas udara,” tambahnya memungkasi.

Baca Juga:Mulai September, Heru Budi Minta PNS Pemprov DKI WFH Demi Kurangi Polusi Udara

Artikel ini bersumber dari www.suara.com.