portal-rakyat.com – Kementerian Perhubungan menegaskan pemerintah sama sekali belum memutuskan apakah permintaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) soal penambahan masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi 80 tahun akan diizinkan atau tidak. KCIC hanya diberikan konsesi selama 50 tahun, namun meminta tambahan waktu konsesi.
Plt Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal menyatakan pemerintah masih dalam posisi akan mengkaji apa yang diminta oleh KCIC.
“Konsesi 80 tahun adalah acuan dari KCIC, pemerintah belum memutuskan. Kami masih dalam posisi mengkaji apa yang diminta KCIC,” ungkap Risal Wasal dalam diskusi bersama media dan komunitas di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2022).
Risal menyatakan kajian pun belum dilakukan Ditjen Perkeretaapian. Pasalnya belum ada data-data pendukung yang diberikan KCIC kepada Kementerian Perhubungan.
“Kalau data sudah masuk kami akan mulai mengkaji, kalau memang dibutuhkan kami akan diskusi lebih lanjut seperti apa,” ujar Risal Wasal.
Dia juga menegaskan KCIC tetap harus melakukan perbaruan armada saat sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah habis umurnya, meskipun masa konsesi belum rampung. Misalnya, umur sarana hanya 30 tahun, meskipun masa konsesi belum habis maka sarana harus diperbaharui.
“Dalam konsesi kita yang jelas ada umur, misalnya sarana hanya 30 tahun, kalau konsesi masih ada maka harus diperbaharui sarananya. Keretanya jangan sampai tua bangka. Harus diganti baru seperti kondisi baru dan semula dan dioperasikan,” ujar Risal Wasal.
KCIC minta konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Cek halaman berikutnya.
Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi sebelumnya menjelaskan permohonan tambahan waktu konsesi atau izin operasi untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan karena banyak perubahan situasi dan kondisi di lapangan yang membuat indikator investasi berubah.
“Kenapa KCIC meminta permohonan perpanjangan konsesi dari 50 tahun? Pertimbangan KCIC memang banyak situasi kondisi di lapangan yang berubah, jadi indikator investasi juga banyak berubah,” papar Dwiyana ketika ditemui wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (8/12/2022).
Dwiyana mengungkapkan beberapa perubahan yang menurut pihaknya dapat mengubah indikator keuntungan investasi. Pertama adalah perubahan perkiraan jumlah penumpang kereta cepat, dalam studi kelayakan di tahun 2017, KCIC dan Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia (LAPI) Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan demand forecast atau perkiraan penumpang kereta cepat 60 ribuan per hari.
Namun kini, jumlah itu turun sampai ke setengahnya. Ada kemungkinan hal itu terjadi karena dampak COVID-19 yang membuat kantong masyarakat belum kembali pulih.
“Demand forecast dari LAPI ITB itu 60 ribu, saat ini dibuat Polar UI cuma 29 ribu. Itu mempengaruhi kondisi investasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu kami kira lebih karena dampak COVID-19,” ungkap Dwiyana.
Faktor kedua adalah hilangnya pendapatan dari pengembangan kawasan transit oriented development (TOD). Pihaknya terpaksa menunda beberapa pengembangan TOD di kawasan sekitar kereta cepat.
“Karena beberapa pertimbangan kita postpone (pengembangan TOD) saat ini. Karena kita fokus anggaran yang ada menyelesaikan konstruksi dan ada kendala setoran modal PTPN VIII dalam bentuk lahan tidak disetujui pemegang saham,” ungkap Dwiyana.
“Kemudian termasuk juga adanya kenaikan biaya proyek atau cost overrun,” ujarnya.
Di sisi lain, Dwiyana juga mengungkit masa konsesi di beberapa proyek infrastruktur lainnya. Seperti pelabuhan hingga bandara, menurut Dwiyana konsesinya bisa lebih dari 50 tahun.
“Di infrastruktur lainnya, terkait pelabuhan udara atau pelabuhan laut misalnya, konsesinya itu lebih dari 50 tahun. Kalau mau kita cek bareng-bareng,” jelas Dwiyana.
