Suara.com – Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda (Laksda) Kresno Buntoro mengatakan, pihaknya bakal menjatuhi hukuman tegas bagi Mayor Dedi Hasibuan, jika memang terbukti bersalah terkait aksi penggerudukan Polrestabes Medan.
Mayor Dedi terancam dijerat dengan Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Dalam pasal 103 (1) KUHPM berbunyi: “militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”.
“Misal kemungkinan dia bisa kena 103 melanggar perintah atasan karena telegram sudah banyak dan telegram banyak jangan menyakiti rakyat, sinergi dan sebagainya,” kata Kresno di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (10/8/2023).
Baca Juga:Adili Kasus Suap di Basarnas, TNI Beri Pangkat Lokal ke Marsdya Henri Alfiandi Saat Disidang
Kresno juga mengatakan, Dedi juga bisa terjerat Pasal 127 KUHPM karena dianggap melampaui dalam bertindak.
Namun hingga saat ini, Kresno mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Dedi Hasibuan.
“Tapi yang pasti dia akan kena disiplin, disiplin berat juga bisa teguran, penahanan ringan, hingga penahanan berat dan bisa terdampak ke kariernya,” kata Kresno.
Sebelumnya, Mayor Dedi Hasibuan bersama 13 anggota TNI lainnya menggeruduk Polrestabes Medan.
Saat itu, Mayor Dedi yang berseragam lengkap meminta pihak Polrestabes Medan untuk menangguhkan penahanannya keponakannya, Ahmad Rosid Hasibuan (ARH) terkait kasus pemalsuan tanda tangan pembelian tanah.
Baca Juga:Geruduk Polrestabes Medan Demi Tangguhkan Penahanan Ponakannya, Mayor Dedi Hasibuan Dinilai Salahi Prosedur
Artikel ini bersumber dari www.suara.com.
