Suara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah merilis data mengenai pertumbuhan ekonomi. Dari data tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Jateng berada di atas nasional.
Kepala BPS Jateng Dadang Hardiwan menuturkan pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan 1 2023 secara q-to-q sebesar 1,55 persen. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut memang lebih kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara q-to-q pada triwulan 1 tahun 2022 yang mencapai 1,74 persen.
Namun, Dadang berkata persentase itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar minus 0,92 persen.
Terkait hal itu, Dadang berkata jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi untuk tahun ke tahun pada 2023, Jawa Tengah mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen, sedikit lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi year on year pada 2022 yang mencapai 5,12 persen.
Baca Juga:Meski Tak Dipilih Jadi Cawapres, Sandiaga Uno Total Berjuang Menangkan Ganjar Pranowo
“Namun kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03 persen, Jawa Tengah ini tercatat masih sedikit lebih tinggi,” ujar Dadang dalam keterangan resmi.
BPS Jateng juga mencatat bahwa program penanggulangan kemiskinan pemerintahan Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 10,77 persen (turun 0,16 persen dibanding Maret 2022).
Penurunan ini tidak secepat yang diharapkan karena meningkatnya garis kemiskinan menjadi 477.580 (2,73 persen) yang disebabkan kenaikan rata-rata harga pangan.
Namun demikian Indeks kedalaman dan Indeks Keparahan kemiskinan mampu ditekan dengan berhasilnya program-program intervensi kemiskinan. Ini akan mempercepat penurunan kemiskinan selanjutnya.
Kemudian, ketimpangan pengeluaran penduduk atau gini ratio bulan Maret 2023 (0,369) belum optimal, sedikit melebar dibanding Sept 2022 (0,366). Namun pedesaan mampu menekan ketimpangan pengeluaran (gini ratio) dengan pengaruh program bantuan keuangan ke desa. Sehingga, gini ratio perkotaan perlu mendapat perhatian selanjutnya.
Baca Juga:Ganjar Klaim Dapat Dukungan Bima Arya PAN di Pilpres 2024, Benarkah?
Artikel ini bersumber dari www.suara.com.
