“Jadi kami ingin memberikan dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa dekat dengan informasi yang disampaikan. Dengan KIM, masyarakat bisa langsung bertanya jawab dan bertatap muka,” kata Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hasyim Gautama, Jakarta, Rabu, 27 Juli 2022.
Hasyim menjelaskan KIM bekerja untuk membantu mendiseminasikan informasi, meliterasi digital masyarakat, dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Dengan begitu, masyarakat lebih cepat terliterasi secara digital, sehingga lebih mudah memahami informasi berkembang, termasuk informasi tentang capaian dan program pemerintah.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Sementara itu, pihak yang terlibat dalam KIM dapat dibedakan menjadi dua sisi. Satu sisi adalah pemerintahan yang di dalamnya ada Kominfo, Dinas Kominfo provinsi dan kabupaten/kota, serta kementerian lembaga lainnya.
Di sisi yang lain adalah masyarakat yang membentuk KIM. Dalam praktiknya di lapangan, pola kerja KIM berbentuk kemitraan dengan pemerintah.
Pemerintah atau Kominfo berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Sedangkan, KIM dan masyarakat sebagai aktornya.
“KIM dan pemerintah berada dalam kedudukan yang sama. Kami merasa saling membutuhkan atas tujuan yang sama untuk meliterasi digital masyarakat dalam komunikasi publik,” ujar Hasyim.
Hasyim menyampaikan Kominfo memilik banyak media digital untuk KIM mendiseminasikan informasi. KIM difasilitasi website dengan nama domain kim.id.
Jika memiliki domain ini, KIM terdaftar resmi menjadi mitra dari Kominfo dan Dinas Kominfo provinsi dan kabupaten/kota dan diakui pemerintah.
“Website yang kami fasilitasi bagi KIM ini harus digunakan secara optimal. Untuk itu, kami melatih KIM untuk membuat atau mengunggah konten di website agar dapat dimanfaatkan untuk mendiseminasikan kegiatan mereka,” ujar dia.
(AZF)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
