Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Survei terbaru yang dilakukan Praxis, menghindari hak pilih disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi alasan paling penting untuk menggunakan hak pilih dengan prosentase 56,5 persen.
Dalam survei survei independen kedua yang bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilu 2024 dan Korelasinya dengan Pertumbuhan Ekonomi, sebanyak 62,4 persen responden jadikan debat terbuka sebagai kegiatan kampanye yang paling memengaruhi preferensi dalam memilih pemimpin saat pemilu, sementara dukungan politik/endorsement berada di urutan terakhir.
“Sementara dukungan politik/endorsement berada di urutan terakhir yakni 12,27 persen,” kata Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo dalam paparannya di Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Survei ini dilakukan pada 14-17 Juli 2023 kepada 1.108 responden dengan rentang usia 17 sampai 45 tahun di 12 kota besar di Indonesia.
“Survei ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih dan menghindari golput,” kata Sofyan.
Tidak berhenti di situ, pemerintah juga perlu menggagas program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan mengkomunikasikannya secara tepat agar terbentuk keselarasan pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengatakan, temuan survei Praxis ini menunjukkan bahwa pemilih sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk menggunakan hak pilih dan mampu berpikir kritis mengenai kualitas calon pemimpin.
“Hal ini sejalan dengan salah satu misi kami di KPU, yaitu untuk meningkatkan kualitas pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel,” katanya.
Untuk itu, KPU ingin mengimbau pemilih untuk mempertahankan hal tersebut, dan bagi para pemimpin untuk menyiapkan kampanye sehat yang berfokus pada kualitas program-program yang berguna bagi kehidupan masyarakat.
Sementara terkait ekonomi, dalam survei itu lebih dari sepertiga responden ragu pemilu dapat berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
Banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan dianggap sebagai indikator pertumbuhan ekonomi paling penting (73,29 persen), diikuti dengan mudahnya akses ke layanan dasar (71,84%) serta murahnya harga BBM dan bahan pokok (51,17%).
“Sedangkan meningkatnya perdagangan internasional berada di urutan terakhir (25%) dan 53% responden tidak puas akan tingkat kesetaraan pendapatan di Indonesia saat ini,” kata ofyan Herbowo.
Menanggapi hal tersebut, Head of Research DBS Group Maynard Arif membagikan pandangannya, “Dilihat dari berbagai perspektif, pemilu memiliki dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
Investor cenderung menunggu untuk berinvestasi hingga seluruh capres dan cawapres diumumkan. Hal serupa akan pemerintah alami, karena fokusnya bergeser ke penyelenggaraan pemilu.
Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Responden Setuju Panji Gumilang Dihukum dan Ponpes Al-Zaytun Dibubarkan
“Ini nerbanding terbalik, konsumsi masyarakat justru meningkat, karena banyak pelaku bisnis yang memberikan promosi pada momentum pemilu,” katanya.
Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia Agung Laksamana mengatakan, “Penting bagi calon pemimpin, media, serta praktisi PR dan PA untuk memahami persepsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemilu serta korelasinya akan satu sama lain agar dapat menyusun gagasan komunikasi yang efektif, berdampak, dan relevan.
“Saya sangat mengapresiasi upaya Praxis dalam melaksanakan survei ini yang saya yakini dapat memberikan banyak insights bagi para pemangku kepentingan dalam menyambut tahun politik yang akan datang,” katanya.
Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.
