TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bertempat di Kantor Pusat OECD (Organisasi Internasional Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan), perwakilan Indonesia diundang untuk dapat mempresentasikan keberhasilan strategi Indonesia dalam penanganan Covid-19 berbasis pendekatan komunikasi digital dan behavioural insights.
Delegasi Indonesia dihadiri oleh
Akhmad Firmannal, Ardilla Amri, Devie Rahmawati, Rizky Ameliah, Zaky Ramadhan.
Konferensi tahun 2022 ini bertajuk 5th meeting of the OECD Expert Group on Public Communication, dihadiri lebih dari 40 delegasi dari sedikitnya 15 negara maju di dunia.
Indonesia dan Singapura diundang mewakili Asia Tenggara.
“Pertemuan ini berlangsung untuk mendengarkan berbagai studi kasus dan capaian berbagai negara di dunia, yang menggunakan pendekatan komunikasi untuk memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu, pertemuan ini juga
membagikan insight dari penggunaan Big Data dan Behavioral Study dalam praktik komunikasi publik selama pandemi,” kata Carlos Santiso, Head of Open and Innovative Government Division, OECD dalam keterangan yang diterima, Kamis (29/9/2022).
“Indonesia dengan jumlah penduduk 277 juta jiwa, warga yang terinfeksi Covid hingga Agustus 2022 sebesar 6 juta kasus dengan total kematian 150 ribu kasus. Kondisi ini kontras dengan Amerika Serikat misalnya, yang memiliki penduduk sebanyak 322 Juta, yang terinfeksi Covid mencapai 95 juta orang dengan angka kematian lebih dari 1 juta,” kata Ardilla Amri.
“Capaian ini, tidak terlepas dari berbagai kebijakan diantaranya program literasi Makin Cakap Digital, yang terselenggara sebanyak 17.414 kegiatan sepanjang 2021, untuk memberikan edukasi agar masyarakat tidak termakan disinformasi ataupun misinformasi yang membuat mereka tidak mau melakukan social distancing hingga program vaksinasi misalnya,” tambah Akhmad Firmannal.
“Meskipun Indonesia bukanlah negara produsen vaksin, salah satu keberhasilan capaian Indonesia mengendalikan infeksi covid ialah melalui program vaksinasi. Dengan jumlah populasi, luas wilayah serta serbuan hoaks, program vaksiansi awalnya tidak sepenuhnya disambut positif oleh masyarakat luas, hingga Indonesia pernah mengalami guncangan sosial di saat serbuan varian Delta,” ujar Devie Rahmawati sebagai salah satu penyaji.
Program Vaksinasi Merdeka yang diinisiasi oleh Polda Metro Jaya, menjadi salah satu studi kasus yang diminta OECD, Lembaga yang telah berdiri sejak 1948 ini, untuk dipresentasikan, karena inovasi program Vaksinasi Merdeka yang menggunakan pendekatan komunikasi sosial, yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (people centered), dinilai sejalan dengan rekomendasi OECD untuk para pengambil kebijakan di seluruh dunia.
“Vaksinasi merdeka mengawinkan tiga pendekatan yaitu behavioral insights, penggunaan teknologi digital serta kearifan sosial, gotong royong, yang berhasil melahirkan metode penyelengaraan vaksinasi yang kolosal di berbagai titik; dengan biaya penyelenggaraan yang efisien (cost per shoot US$ 0,6-1); pengelolaan ribuan relawan yang bekerja secara bersamaan
di satu waktu secara masif; penyelenggaraan yang singkat (17 hari), namun dengan dampak yang terukur yaitu capaian warga yang tervaksinasi lebih dari 97 persen.
Baca juga: Kemenkes: Program Vaksinasi Covid-19 Diperluas untuk WNA
Dimana sebelum hadirnya metode Vaksinasi Merdeka, capaian vaksinasi baru mencapai 33%,” tambah Devie Rahmawati, peneliti program Vokasi Universitas Indonesia.
“Metode Vaksinasi Merdeka ini bukan hanya telah menjadi role model praktis
penyelenggaraan vaksinasi di seluruh wilayah nusantara, namun terus berkembang menjadi platform yang mampu memfasilitasi semangat gotong royong (kerelawanan) masyarakat Indonesia dengan kekuatan teknologi, yang terus memberikan solusi terhadap berbagai tantangan sosial lain di luar masalah kesehatan,” ujar Zaky Ramadhan, inisiator platform
Vaksinasi Merdeka dan SiapBergerak.
“Kehadiran delegasi Indonesia merupakan sebuah pengakuan terhadap kebijakan dan program kolaborasi yang dijalankan di berbagai Kementerian, Lembaga, Organisasi Masyarakat Sipil, Kampus, Swasta, Media serta masyarakat di akar rumput,” kata Ardilla Amri. (*)
Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.
