TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan terus konsisten dalam memberikan pendidikan politik bagi kaum perempuan.
Partai ini sudah membuktikan mampu melahirkan pemimpin perempuan dari tingkat Presiden RI, Ketua DPR RI, Menteri hingga puluhan kepala daerah berprestasi.
“PDI Perjuangan terus mendorong kaum perempuan agar mau bersedia terjun pengabdian di lapangan politik dan lapangan publik,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat.
Hal tersebut diungkapkan Djarot Saiful Hidayat saat memberikan sambutan pada Pendidikan Kader Perempuan Tingkat Nasional PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Menkumham Yasonna Laoly yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Ketua DPP PDI Perjuangan Sri Rahayu, Ketua DPP PDI Perjuangan Komaruddin Watubun yang juga Kepala Sekolah Partai, Wakil Kepala Sekolah Partai Sturman Panjaitan, Wakil Kepala Sekolah Partai Wayan Sudirta, dan Kepala Badiklat Pusat PDI Perjuangan Daryatmo Mardiyanto.
Kaderisasi perempuan yang digelar secara hybrid pada 23-26 Februari 2023 diikuti 100 peserta.
Sementara peserta yang mengikuti secara online ada 2.603 kader perempuan dari DPD dan DPC seluruh Indonesia.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung membuka dan memberikan arahan dalam kegiatan tersebut.
Baca juga: Hasto Isyaratkan Kader PDIP Harus Capres jadi Syarat Koalisi
Menurut Djarot, kegiatan kaderisasi perempuan ini menjadi penting karena Ketua Umum PDI Perjuangan berulang kali mengingatkan agar perempuan harus paham tentang politik dan tidak alergi pada politik.
“Karena cabai yang harganya naik adalah satu peristiwa politik, satu keputusan politik. Ibu ketua umum juga memberikan contoh keteladanan; karena beliau adalah Presiden Kelima Republik Indonesia yang juga Presiden perempuan pertama RI, Ketua Umum Partai, memperoleh 2 gelar profesor dan 9 gelar doktor honoris causa dan dua guru besar; dari universitas terkemuka dari dalam dan luar negeri,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Apalagi, kata dia, PDI Perjuangan secara tegas mengatur keterwakilan perempuan dalam jabatan-jabatan politik dan publik.
Hal ini diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, seperti 30 persen keterwakilan perempuan dalam jabatan politik dan publik setelah melalui proses seleksi.
Kemudian, tentang pembidangan Ketua-Ketua DPP antara lain mewujud dalam peran dan fungsi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak dan keterwakilan perempuan dalam struktur partai sejak dari tingkat pusat sampai dengan ke jenjang terbawah.
Satu hal, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan Pendidikan Kader Perempuan dibuat mengingat tantangan partai dan kader perempuan PDI Perjuangan ke depan dalam menyelenggarakan kaderisasi, dituntut mampu berinovasi dan berkreasi dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
“Hal ini sebagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang diharapkan mampu melahirkan para kader perempuan yang militan, berintegritas, berdedikasi dalam membesarkan partai sekaligus mentransformasi Ideologi Pancasila Bung Karno di era digital dengan tetap mengarah pada tujuan untuk menuju terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur,” jelas anggota DPR RI tersebut.
Pendidikan Kader Perempuan Tingkat Nasional 2023 ini dilaksanakan oleh Badiklat Pusat PDI Perjuangan. Merupakan agenda kedua yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Sebelumnya digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung pada Juni 2022.
Selama empat hari, dari 14 narasumber kaderisasi akan lebih banyak diisi oleh tokoh perempuan dari internal maupun eksternal partai seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ketua DPP PDI Perjuangan Sri Rahayu, anggota DPR RI Puti Guntur Soekarno, anggota DPR RI Krisdayanti, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani,
Ada juga Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Akademisi Dr Reni Soewarso dari FISIP Universitas Indonesia (UI), pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, ekonom Aviliani hingga Direktur Wahid Institut, Yenny Wahid.
Selain itu, kaderisasi perempuan ini juga mengundang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri untuk menjadi narasumber.
Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.
