KKP RI: Pembangunan Kelautan dan Perikanan Seimbangkan antara Ekologi dan Ekonomi

KKP RI: Pembangunan Kelautan dan Perikanan Seimbangkan antara Ekologi dan Ekonomi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) RI terus berupaya mewujudkan impian Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan memegang teguh prinsip ekonomi biru di mana kesehatan laut.

Ini menjadi fokus utama dan berjalan seimbang dengan kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan demi mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang diwakilkan oleh Dr Aulia Riza Farhan, M.Sc. selaku Plt. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengatakan, dalam pemanfaatan sumber daya, KKP memiliki kebijakan untuk memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan.

“Dengan demikian pembangunan kelautan dan perikanan di masa depan dapat seimbang antara ekologi dan ekonomi,” kata Aulia saat Diskusi Terbuka Membangun Ekonomi Biru Yang Tangguh Melalui Penerapan Strategi Transformasi Digital yang diadakan kolaborasi KKP dengan BINUS Graduate Program dan Universitas Padjadjaran di Jakarta belum lama ini.

Baca juga: Jokowi Perintahkan KKP Buat Proyek Percontohan Komoditas Rumput Laut di 5 Wilayah

Dikatakan, selain itu Kementerian Kelautan membuka kolaborasi dengan berbagai sektor untuk mengembangkan solusi digital inovatif dalam pemantauan, penanggulangan pencemaran, dan konservasi sumber daya laut.

“Kami mengundang stakeholders yang mau berpartisipasi mendukung pemanfaatan ekosistem laut dan perikanan secara berkelanjutan dengan menggunakan teknologi digital,” kata Aulia.

Dalam waktu dekat ini, KKP akan menggunakan teknologi nano satelit Integrated Maritime Intelligent Platform atau Command Center untuk memantau kondisi perairan hingga kelestarian ekosistem pesisir yang memungkinkan KKP mampu mendeteksi profil dan pergerakan kapal yang melintasi perairan Indonesia maupun Zona Ekonomi Eksklusif, berikut kelengkapan administrasi kapal seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

“Dari teknologi ini bisa diketahui ikan yang ditangkap sehingga berat tangkapan ikan di kapal tersebut sehingga didapatkan sebuah data terintegrasi dalam sebuah sistem yang akurat,” katanya.

Rektor Binus University Harjanto Prabowo siap memberikan dukungan kebijakan Ekonomi Biru yang diimplementasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Sesuai visi Binus University 2035 yang berorientasi dalam membina dan memberdayakan masyarakat, memiliki kontribusi dalam pengembangan teknologi dan digitalisasi yang dapat diterapkan dalam segala aspek penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi kebutuhan industri, termasuk sektor kelautan dan perikanan”, tutur Harjanto.

Kepala Prodi Magister Teknik Informatika Binus University,  I Gede Putra Kusuma Negara pihaknya telah mengadopsi pemanfaatan teknologi dan digital sejak lama.

“Kurikulum yang terkait dengan transformasi digital, seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi terkini dapat mendukung kebijakan KKP dalam mewujudkan ekonomi biru,” katanya.

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad, Yudi Nurul Ihsan mengatakan, Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Universitas Padjadjaran memiliki Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan yang telah banyak menghasilkan banyak lulusan, jaringan alumni yang kuat, dan kemitraan dalam bidang kelautan dan perikanan yang siap mendukung Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Saat ini Binus dan Universitas Padjadjaran saat ini juga sedang mengadakan rencana program kerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dapat bersaing di era digital, mampu memenuhi kebutuhan industri serta mendukung sektor kemaritiman dan perikanan.


Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.

error: Content is protected !!