JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut serta mendukung program hilirisasi yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah. Khususnya berupa dukungan konkret terutama soal pendanaan.
Menurut Jokowi, hilirisasi merupakan kunci agar Indonesia bisa melompat menjadi negara maju. Sementara dirinya, masih mendengar soal kesulitan investor mencari pendanaan.
“Tadi sudah disampaikan oleh Ketua OJK mengenai hilirisasi agar diberikan dukungan. Saya minta betul-betul yang konkret karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan,” kata Jokowi saat memberi sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (6/2).
Meski demikian, ia meminta dukungan yang akan diberikan dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi. “Jadi, dukungan itu betul-betul diberikan, tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi karena hilirisasi ini akan menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju,” imbuhnya.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta menjelaskan, pemerintah konsisten mendorong hilirisasi sebagai upaya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Hilirisasi harus dilakukan dalam berbagai sektor, baik di sektor pertambangan minerba, minyak sawit mentah (CPO), hingga sumber daya alam laut.
Dalam hal ini, presiden meyakini, hilirisasi dilakukan agar memberikan nilai tambah yang berlipat ganda. Lebih jauh, hilirisasi jadi bentuk konsitensi agar Indonesia mampu menjadi negara maju.
“Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas, dari yang namanya nikel, lompatan kita dari 1,1 billion USD melompat menjadi 30 billion USD setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam dan minyak. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, proyek smelter di Indonesia didominasi oleh asing. Salah satunya, smelter pada komoditas nikel yang didominasi sejumlah perusahaan asal Tiongkok.
Terkait itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia membeberkan penyebab soal orang-orang di Indonesia yang tidak bisa memiliki smelter sendiri. Padahal soal nikel, Indonesia termasuk negara yang memiliki cadangan besar.
Bahlil menyebut, salah satu sebab yang krusial ialah perbankan. Di Indonesia, perbankan hanya mau membiayai jika pengusaha lokal mempunyai modal inti atau ekuitas di atas 30-40 persen.
Menurut Bahlil, idealnya perbankan nasional hanya mempersyaratkan ekuitas sekitar 10-20 persen. Sebab, kata dia, untuk membangun satu line itu butuh investasi sekitar USD 200-250 juta.
“Kalau sistem perbankan kita tidak memberikan kelonggaran kepada pengusaha-pengusaha nasional, khususnya yang pribumi, bagaimana bisa (mempunyai smelter),” kata Bahlil saat ditemui di kompleks parlemen beberapa waktu lalu.
Ia mengungkap, ekuitas yang diberikan perbankan asing hanya sekitar 10 persen dengan bunga yang kecil. Oleh sebab itu, hilirisasi di Indonesia didominasi dikuasai asing.
“Terus kita ribut, kenapa asing semua yang ambil bahan baku kita. Bos, mereka yang melakukan investasi, kita punya duit tapi kita bikin standby loan (SBL) untuk kredit konsumsi, bukan produktif,” ungkap Bahlil.
“Ini masalah besar, saya sudah ngomong berkali-kali, selama ini tidak kita ubah, sampai ayam tumbuh gigi, kita tidak akan punya smelter di republik ini,” tandasnya.
Editor : Estu Suryowati
Reporter : R. Nurul Fitriana Putri
Artikel ini bersumber dari www.jawapos.com.
