Minggu, 13 Agustus 2023 – 16:17 WIB
Jakarta – Ekonom senior, Faisal Basri, mengkritisi narasi yang kerap diutarakan oleh Presiden Joko Widodo, terkait keuntungan hilirisasi nikel bagi Indonesia, sebagai pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan.
Baca Juga :
Prabowo Sebut Jokowi Demokratis, Yakin Independen Usai Golkar dan PAN Mendukungnya jadi Capres 2024
Menanggapi hal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, mengakui bahwa masih banyak kekurangan dari program hilirisasi yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah saat ini.
“Kritik dan masukan tetap kami butuhkan. Tentunya dengan dasar dan analisis yang jelas, dan tidak asal tuduh. Apalagi sampai menyebutkan data yang Presiden Jokowi sampaikan itu menyesatkan,” kata Seto dalam keterangannya, Minggu, 13 Agustus 2023.
Baca Juga :
Faisal Basri Kritik Jokowi, Karena Sampaikan Fakta Menyesatkan Soal Hilirisasi Nikel
Dalam sanggahannya, Seto menjelaskan terkait klaim Faisal Basri bahwa angka ekspor hilirisasi nikel tahun 2022 sebesar Rp 510 triliun, sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi adalah data yang salah. Karena menurut hitunganya, angkanya yakni Rp 413.9 triliun.
“Kesalahan utama Faisal Basri disini adalah tidak update terhadap perkembangan hilirisasi di Indonesia, sehingga dia hanya memasukkan angka ekspor besi dan baja senilai US$ 27,8 miliar atau Rp 413.9 triliun,” ujarnya.
Baca Juga :
Dapat Dukungan PAN dan Golkar, Prabowo Subianto: Kita Bagian Tim Pemerintahan Pak Jokowi
Padahal, hilirisasi nikel Indonesia juga memproduksi bahan lithium baterai seperti nickel matte dan Mixed Hydrate Precipitate (MHP), yang tergabung dalam HS Code 75. Tahun 2022, nilai ekspor nickel matte dan MHP adalah US$ 3,8 miliar dan US$ 2,1 miliar.
Selain itu, masih ada beberapa turunan nikel di HS Code 73. Jika angka ekspor semuanya di total, maka angkanya adalah US$ 34.3 miliar atau Rp 510,1 triliun, sebagaimana yang Presiden Jokowi pernah sampaikan.
Halaman Selanjutnya
Kemudian soal klaim Faisal Basri, bahwa negara menerima pendapatan yang kecil akibat pelarangan ekspor bijih nikel karena para smelter tersebut mendapatkan tax holiday 20 tahun. Menurutnya, Faisal Basri tidak memahami ketentuan tax holiday di Indonesia, sehingga mencapai kesimpulan yang salah.
Artikel ini bersumber dari www.viva.co.id.
