Kamis, 5 Januari 2023 – 12:24 WIB
VIVA Nasional – Dalam rangka implementasi perencanaan dan penganggaran kegiatan Tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian (Ditjen Bina Adwil) Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Royal Tulip Springhill Resort Jimbaran. Kegiatan ini diawali dengan laporan dari Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Indra Gunawan, sebagai Ketua Panitia.
Rapat dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Safrizal ZA. Dalam arahannya, Safrizal meminta jajarannya untuk berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kinerja di tahun 2023.
“Dari hasil evaluasi kita pada Desember 2022 lalu, hari ini kita kick-off. Dengan capaian Ditjen Bina Adwil selama 2022, kita harus pahami advantage dan disadvantage kita. Perkuat advantage dan perbaiki disadvantage dengan kolaborasi, karena banyak yang perlu dilakukan secara bersama-sama,” kata Safrizal, dalam keterangan yang diterima Kamis 5 Januari 2023.
Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas Ditjen Bina Adwil Kemendagri
Kolaborasi, menurut Safrizal, harus dilakukan tidak hanya secara internal di lingkup Kemendagri namun juga lintas kementerian/lembaga yang bersinggungan dengan lingkup pekerjaan Ditjen Bina Adwil. Secara khusus, Safrizal mengapresiasi kinerja jajarannya yang menurut Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari Kementerian Keuangan per 27 Desember 2022, rata-rata kinerjanya mencapai 94,6 dan memperoleh peringkat pertama dalam kerangka efisiensi kinerja anggaran.
Lebih lanjut, Safrizal berpesan kepada seluruh pimpinan Unit Kerja Eselon (UKE) 1 di jajarannya untuk memperhatikan ASCN (ASEAN Smart Cities Network), Peran Gubernur, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan Kewilayahan sebagai isu-isu strategis di tahun 2023.
Pada Tahun 2023 ini, Keketuaan ASCN (ASEAN Smart Cities Network) 2023 akan diterima oleh Dirjen Bina Adwil. Keketuaan ASCN harus dapat diemban dengan baik, karena di tahun 2023 ini juga Presiden Joko Widodo akan menjabat sebagai Ketua ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).
Halaman Selanjutnya
Tata kelola Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) serta pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juga perlu dikuatkan, dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi ke daerah berikut pengawasan pelaksanaannya secara berkala.
Artikel ini bersumber dari www.viva.co.id.
