Asisten Pemkab Musi Banyuasin Minta Perlindungan Hukum ke DPR

Asisten Pemkab Musi Banyuasin Minta Perlindungan Hukum ke DPR

Senin, 17 Juli 2023 – 19:00 WIB

Jakarta – Seorang asisten pemerintahan di Pemkab Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Yudi Herzandi memohon perlindungan hukum ke Komisi III DPR RI. Permohonan perlindungan itu atas dasar dugaan kriminalisasi, yang menurutnya oleh oknum anggota Polda Sumatera Selatan kepada dirinya. 

Baca Juga :

Hingga Februari 2022, Polri Ungkap 15.787 Kasus Diselesaikan dengan Restorative Justice

“Saya dilaporkan dugaan tindak pemalsuan keterangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan HGU PT SKB,” ujar dia kepada wartawan, Senin 17 Juli 2023.

Yudi mengatakan, dirinya sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hanya menjalankan tugas sesuai disposisi yang diperintahkan oleh Bupati Musi Banyuasin saat itu, Dodi Reza Alex Noerdin.

Baca Juga :

Terima Gratifikasi Rp 4,7 Miliar, Kadis Pertanahan dan Tata Ruang DIY Jadi Tersangka Mafia Tanah

“Saya diperintahkan bapak bupati untuk hadir pada sidang panitia B pada tanggal 30 November 2020 yang diundang oleh Kanwil BPN Sumsel untuk memberikan keterangan terkait dengan status pemohon PT SKB,” katanya.

Dia mengungkap sejumlah kejanggalan di balik laporan terhadap dirinya. Pertama, dia mengaku memberi keterangan kalau status lahan itu berpedoman pada Permendagri 50 tahun 2014. Kemudian, kata dia lokasi lahan juga ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai pendapat hukum Kejaksaan Agung RI nomor : B-038/A/Gtn.1/03/2017 tanggal 3 Maret 2017 dan kesepakatan bersama antara 2 kabupaten yaitu Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Musi Rawas Utara.

Baca Juga :

Mau Diperiksa soal Pungli Seleksi Wasit, Ketum PSSI Malah Suruh Anak Buahnya yang Datang

Kejanggalan lain, lanjutnya, laporan terhadap dia dinilai tidak berdasar lantaran sesuai laporan itu, yakni tanggal 4 Juli 2022 tak ada kegiatan apapun sesuai dengan laporan di dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polda Sumsel.

Menyikapi aduan ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Fraksi PAN, Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi langkah masyarakat dalam mencari keadilan lewat kewenangan Komisi III DPR RI yang berfungsi kontrol terhadap kinerja institusi penegak hukum.

Halaman Selanjutnya

“Ini adalah tanda kepercayaan publik terhadap kami terus terjalin dengan masyarakat di Negeri ini. Komitmen kami di Komisi III tentu senafas dengan Konstitusi, khususnya dalam penegakan hukum jangan ada indikasi bahwa hukum kita hanya untuk segelintir orang saja, harus senafas dengan Konstitusi yakni equality before the law. Kalau memang salah ditegakan, tapi kalau tidak salah jangan dikriminalisasi,” ucap Khairul Saleh.


Artikel ini bersumber dari www.viva.co.id.

error: Content is protected !!