Sabtu, 5 Agustus 2023 – 10:47 WIB
Jakarta – Gelaran pameran produk pengadaan barang dan jasa serta temu bisnis tahap VI diselenggarakan atas kolaborasi Kadin, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Baca Juga :
Pelatih Bisnis Muda Indonesia Raih Penghargaan Tertinggi dalam ActionCOACH Global Conference 2023
Kegiatan tersebut digelar selama tiga hari tanggal 3-5 Agustus 2023 di JIEXPO Kemayoran. Acara ini menjadi momen penting untuk mewujudkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menggaungkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja pemerintah.
Serangkaian event mulai dari seminar, temu bisnis (business matching), konsultasi, workshop, bimbingan teknis, serta talkshow diikuti antusias para peserta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal ini bisa menjadi sinergi untuk mendorong pelaku usaha dalam memperkuat dari sisi produksinya, yaitu daya saing, kualitas, dan kompetitif harganya.
Baca Juga :
Lelang 60 Motor Royal Enfield, Negara Dapat Cuan Segini
Sri Mulyani dan Pembicara di ICEF 2023
“Transaksi melalui e-katalog juga menjadi salah satu hal untuk bisa meningkatkan partisipasi terutama UMKM di dalam pengadaan pemerintah dan badan usaha. Diharapkan melalui katalog elektronik akan mencapai nilai transaksi Rp500 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam opening Indonesia Catalogue Expo and Forum 2023.
Baca Juga :
Divestasi Vale Sudah Tahap Finalisasi, Menteri ESDM: Tinggal B to B Saja
Menurut Sri Mulyani, Business Matching atau Temu Bisnis yang dilakukan dalam kegiatan ICEF 2023 merupakan salah satu cara yang sangat penting di dalam memberikan forum dan mediasi, sehingga penggunaan produk impor yang masih sangat tinggi bisa terus diturunkan.
Dia pun berharap pengadaaan barang dan jasa dalam enam bulan terakhir betul-betul bisa memacu penggunaan produk dalam negeri, sehingga target transaksi Rp 500 triliun pada katalog elektronik bisa tercapai.
Halaman Selanjutnya
Giat Temu Bisnis mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Artikel ini bersumber dari www.viva.co.id.
