ANOC World Beach Games Batal Digelar, Legislator Demokrat Pertanyakan Kemana Uangnya

Kamis, 6 Juli 2023 – 00:30 WIB

Jakarta – Komisi X DPR RI segera memanggil pihak Kementerian Olahraga dan Pemuda (Kemenpora) untuk meminta klarifikasi terkait pembatalan pergelaran ANOC World Beach Games (AWBG) 2023 di Bali. Terlebih, pembatalan tersebut terjadi akibat alokasi anggaran untuk AWBG 2023 tidak dikeluarkan pemerintah Indonesia.

Padahal, sebelumnya, melalui Kemenpora, Komite Olimpiade Indonesia, dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyatakan kesiapan diri untuk menjadi tuan rumah olahraga skala internasional tersebut.

“Alokasi anggaran Piala Dunia U-20 itu yang tersisa sekitar Rp280 miliar dari Rp350 miliar. Nah, buat ANOC itu kalau enggak salah butuh sekitar Rp100 miliar sekian. Mestinya tertutup. Nah, prinsipnya adalah, sebetulnya masalah ini menjadi tanda tanya besar, kenapa anggaran kita selalu tidak ada untuk olahraga?,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf, Rabu, 5 Juli 2023.

Dede mengatakan Komisi X DPR bersama Kemenpora sudah sepakat mengalokasikan anggaran Piala Dunia U-20 yang batal tersebut untuk perhelatan AWBG. Sisa anggaran yang tidak terpakai tersebut, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan AWBG 2023 di Bali.

Untuk itu, Politikus Demokrat itu menyesalkan sikap pemerintah yang gagal memenuhi janji tersebut sehingga mengakibatkan Association of National Olympic Committees menyatakan pembatalan ANOC di Bali pada Agustus 2023.

“Jadi kami juga bingung, bingungnya kok segala perubahan mata anggaran tidak dilakukan bersama-sama dengan DPR, mestinya kan dilakukan bersama-sama. Dalam konteks ini kami juga perlu tanya kepada KOI bukan hanya Kemenpora saja, karena penyelenggara untuk event adalah KOI,” ujarnya.

Diketahui, Association of National Olympic Committees mengumumkan pembatalan ANOC di Bali melalui akun media sosial resmi @anocworldbeachgames pada Selasa, 4 Juli 2023. Pengumuman itu disampaikan sebulan sebelum diselenggarakannya ANOC di Bali, yang direncanakan digelar pada 5-12 Agustus 2023. 

Pembatalan tersebut diketahui atas keputusan pemerintah Indonesia yang tidak siap akibat permasalahan anggaran.