Kritik Pembakaran Kapal Nelayan di Kalbar, DPR: Ini Bukan Negara Preman

Kritik Pembakaran Kapal Nelayan di Kalbar, DPR: Ini Bukan Negara Preman

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Beredar video dua buah kapal nelayan dibakar di Perairan Pulau Datu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Dua kapal itu diketahui merupakan milik warga Pati dan Rembang, Jawa Tengah.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKKP) dan Polri tidak bisa membiarkan hal itu berlarut-larut.

Dia meminta agar penegak hukum dapat memberikan sanksi tegas kepada pelakunya.

Arif Wibowo Resmi Pimpin Garuda Indonesia

“Saya meminta agar jajaran kementerian KKP harus segera menyiakapi dan mengambil tindakan tegas secara hukum kepada masarakat yang melakukan dan mengakibatkan kerugian tidak sedikit,” kata Firman dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Senin (3/7/2023)

Firman berharap Kementerian KKP segera berkoordinasi dengan Kepolisian RI untuk mengambil tindakan tegas dan melakukan proses hukum sesuai UU yang berlaku,ini negara hukum,maka hukum hrs ditegakan seadil2 nya.

Legislator dapil Jateng III meliputi Pati, Blora,Rembang dan Grobogan ini berpandangan kalau memang ada nelayan melakukan kesalahan harusnya melalui proses hukum dan peradilan yang berlaku dan bukan main hakim sendiri layaknya seperti preman. Apalagi sambung Firman sudah ada yang sekesai diproses di hukum tetap saja masih ada masyarakat yang  membakar.

“Negara ini bukan negara yg dibawah kekuasaan preman lalu main hakim sendiri dan kalau seperti ini dimana peran pemerintah serta aparat penegak hukum kita?,” tanya Firman heran.

Lebih lanjut Firman menilai, ditengah situasi ekonomi sulit seperti ini hendaknya Pemerintah harus tetap waspada dan cepat tanggap terhadap gejolak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Terlebih,

Mereka bekerja sebagai nelayan mencari makan untuk hidup yang  memang tidak mudah penuh spekulasi dengan beban biaya yang tidak kecil dan sebuah resiko besar di tengah laut.

Kalau peristiwa pembakaran ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi pemicu konflik horistal antar warga masyarakat.

Oleh karena itu Firman mendesak Pemda setempat maupun Polda serta PSDKP Kalbar harus secara serius untuk menegakan aturan hukum bagi siapapuan yang melanggarnya termasuk yang main hakim sendiri dengan membakar kapal nelayan ini.

“Sebagai wakil rakyat saya tidak bisa membiarakan siapapun termasuk nelayan dari dapil saya menjadi yg menjsdi korban seperti ini dan peristiwa  ini bukan kali pertama tetapi sudah sering terjadi dimana mana. Sekali lagi saya minta ketegasan Polri dan KKP juga Pemda harus secara serius mencari solosi bersama agar sesama warga negara mempunyai hak yang sama untuk hidup,bekerja dan mencari makan serta  mendapatan perlindungan hukum yg sama dan yg adil,” kata dia.

“Kalau ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan nanti orang dari luar Jawa mencari hidup di tanah Jawa diusir oleh orang aslinya?! Kalau sampai aparat lengah mebegakan hukum dan membiarkannya bisa terjadi konflik sosial,”tukasnya.

Diketahui, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengecam pembakaran kapal nelayan asal Juwana di perairan Pulau Datu, Kalimantan Barat. Mereka meminta penegak hukum menindak tegas pelakunya.

“Memprihatinkan sekali adanya pembakaran dua kapal yang di Kalimantan Barat, yang terjadi kemarin supaya penegak hukum menyelesaikan secara tuntas sesuai jalur hukum,” kata Ketua DPC HNSI Kabupaten Pati, Rasmijan dalam keterangannya.

Wahh, Usai RUPS 6 Direksi Garuda Dicopot


Artikel ini bersumber dari www.jitunews.com.

error: Content is protected !!
Exit mobile version