Tragedi G30SPKI membuat banyak orang di seluruh penjuru Indonesia dibantai karena memiliki afiliasi dengan PKI. Namun, di Sumbar banyak orang terpaksa menjadi simpatisan PKI demi bisa bertahan hidup.
Di tahun 1960-an, Sumatera Barat termasuk daerah merah karena dipenuhi PKI sehingga banyak orang dibunuh di tempat ini.
Namun, seorang pemerhati sejarah mengatakan, tragedi di Sumbar berbeda dengan daerah lain karena banyak warganya yang dipaksa menjadi PKI.
Melansir dari suara.com, simak kisah warga Sumbar yang dipaksa menjadi simpatisan PKI di bawah ini!
Warga Sumatera Barat yang Dipaksa Jadi Simpatisan PKI
sumber: akuratnews.com
Melalui suara.com, seorang pemerhati sejarah dari STKIP PGRI Sumbar, Syamdani, mengatakan aksi pembantaian PKI di Sumatera Barat berbeda dengan daerah lainnya.
Hal tersebut karena warga yang dibantai bukanlah benar-benar simpatisan PKI, tetapi orang yang dipaksa tunduk pada PKI.
Syamdani pun memberikan contoh seorang petani yang dibantai karena berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia.
Petani tersebut tercatat menjadi anggota PKI karena menerima bantuan cangkul dan menandatangani bukti pemberian bantuan.
Padahal, petani tersebut tidak pandai baca tulis dan harus menerima bantuan cangkul demi bisa menghidupi keluarganya.
“Cerita-cerita semacam ini banyak ditemukan ketika berbicara dengan orang-orangtua yang hidup pada zaman itu yang menjadi sasaran kekejian pasca peristiwa G30SPKI. Sebagian mereka juga kemudian ada yang ditangkap,” tutur Syamdani, dilansir dari suara.com (30/9/2021).
Sayangnya, meski banyak orang-orang yang terpaksa menjadi simpatisan PKI tersebut pun pada akhirnya dibantai oleh tentara.
Dipaksa Jadi Simpatisan karena Semua Pimpinan Masyarakat Orang PKI
sumber: tirto.id
Hal ini pun memunculkan pertanyaan, apa yang membuat warga Sumbar harus menjadi simpatisan PKI demi bisa hidup?
Syamdani mengatakan bahwa masalah ini muncul karena pada saat itu semua pimpinan masyarakat di Sumbar adalah orang-orang PKI.
Sebelum G30SPKI, ada gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumbar yang dimusnahkan oleh pasukan Kodam Diponegoro Jawa Tengah.
Namun, hal ini justru membuat kekuatan PKI meningkat dan pos pimpinan masyarakat yang dulunya diisi orang anti-PKI jadi penuh dengan orang-orang PKI.
“Ini terjadi karena pimpinan masyarakat yang anti-PKI khawatir dengan dendam di antara orang-orang PKI. Atas kondisi itu, sebagian besar pos-pos pimpinan tersebut diisi oleh tokoh dan simpatisan PKI,” katanya Syamdani.
Alhasil, berbagai urusan administrasi pemerintahan dikaitkan dengan keanggotaan PKI.
Sebagai contoh, untuk bisa mengoperasikan kendaraan di jalanan tertentu, sopir harus menjadi anggota Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB) yang berafiliasi dengan PKI.
“Jika tidak menjadi anggota SBKB, maka izin mengoperasikan kendaraan tidak keluar. Akibatnya karena tidak ada jalan lain, akhirnya ia didaftarkan sebagai anggota SBKB yang mendukung PKI,” ujar Syamdani.
***
Semoga bermanfaat, Sahabat 99.
Simak informasi menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Kunjungi www.99.co/id dan rumah123.com untuk menemukan hunian impianmu dari sekarang.
Dapatkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan properti, karena kami selalu #AdaBuatKamu.
Kunjungi dari sekarang dan temukan hunian favoritmu, salah satunya Griya Reja Residence!
Artikel ini bersumber dari www.99.co.
