pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikannya masih belum bergeser dari teori lampu pija
JAKARTA, JITUNEWS.COM- Permasalahan sistem pendaftaran peserta didik baru (PPDB) yang terus berulang mendapat sorotan dari Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN Prof Dr H Zainuddin Maliki MSi.
Menurutnya pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikannya masih belum bergeser dari teori lampu pijar.
“Saya merasakan persoalan PPDB ini muncul dengan berbasis Zonasi disebabkan karena belum bisa merubah pola pembangunan kita dari teori lampu pijar,” ujar Zainuddin Maliki di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Arif Wibowo Resmi Pimpin Garuda Indonesia
“Jadi negeri ini lama dibangun dengan pendekatan lampu pijar. Bola lampu pijar itu terang hanya disekitar bola lampu dan semakin jauh lampu maka semakin redup semakin redup,” tuturnya.
Dia menjelaskan selama ini pendidikan yang bagus hanya ada di pusat-pusat kota, sehingga dengan adanya PPDB sistem zonasi maka masyarakat yang berada di tingkat kabupaten akan berupaya untuk dapat menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang memiliki pendidikan bagus.
“Orang-orang kemudian semua berlari mendekati bola lampu. Dan bola lampu itu umumnya ada di tengah kota, pendidikan yang bagus itu ada di tengah kota. ketika sistem penerimaan PPDB ini didasarkan kepada Zonasi , masyarakat kita yang tinggal di Kabupaten, dia secara demografis jauh dari kota dan sekolah bagus itulah mencari arah sedemikian rupa untuk bisa mengakses pendidikan yang dianggap bagus itu,” tutur Zainuddin.
Dengan adanya sistem zonasi tersebut, maka timbullah kecurangan-kecurangan seperti modus alamat palsu melalui praktik numpang Kartu Keluarga, yang digunakan untuk mendaftar di jalur zonasi sekolah pilihan.
“Hal-hal inilah kemudian mendorong mereka melakukan yang boleh dikatakan menyimpang dengan mencoba memasukkan data alamat palsu, menitip di KK orang dan banyak lah yang dilakukan untuk bisa berada di zona yang bisa diterima oleh sekolah yang dianggap favorit itu,” katanya.
Dalam hal ini, Zainuddin mengatakan bahwa pemerintah belum bisa melakukan pemerataan pendidikan.
Dia meminta agar pemerintah segera melakukan pemerataan pendidikan agar berbagai persoalan di PPDB dapat terselesaikan.
“Ini penyebabnya iyalah karena pemerintah belum bisa melakukan pemerataan pendidikan yang lebih menyebar. Jadi masih berkembang sesuai dengan teori lampu pijar tadi, masih berlaku hukum lampu pijar,” kata dia.
“Nyala lampu pijar ini perlu diperbanyak. Nah ini pemerintah belum bisa melakukan itu, sehingga menciptakan menciptakan kegaduhan dalam PPDB berbasis Zonasi,” pungkasnya.
Wahh, Usai RUPS 6 Direksi Garuda Dicopot
Artikel ini bersumber dari www.jitunews.com.
