Suara.com – Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulsunadi merupakan salah satu tersangka dugaan pemberian suap kepada Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan anak buahnya, Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.
“Tim Penyidik menahan Tersangka MG untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Dia ditahan setelah akhirnya menyerahkan diri KPK pada hari ini, Senin. Pada saat menyerahkan diri, penyidik langsung melakukan pemeriksaan, hingga akhirnya ditahan.
Mulsunadi ditetapkan jadi tersangka pemberi suap bersama Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati) Marilya, Direktur Utama PT KAU (Kindah Abadi Utama) Roni Aidil.
Baca Juga:Bos Multi Grafika Cipta Sejati Muslandi Gunawan Menyerahkan Diri ke KPK, Usai jadi Tersangka Kasus Suap Kabasarnas
Suap tersebut diduga untuk memenangkan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar, public safety diving equipment dengan nilai kontrak Rp17, 4 miliar, dan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar.
Berawal dari OTT
Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap terhadap Afri dan sejumlah orang lainnya. Saat penangkapan, KPK menemukan uang Rp 999,7 juta. Kemudian KPK juga menemukan adanya dugaan pemberian suap kepada Henri dan Afri senilai Rp 4,1 miliar.
Informasi dan penyidikan yang dilakukan KPK pada rentang waktu waktu 2021 hingga 2023, Henri dan Afri juga diduga menerima suap Rp 88,3 miliar terkait pengadaan barang dan jasa.
Atas perbuatannya, Mulsunadi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Baca Juga:Meski Libatkan Perwira TNI Aktif, Pakar Sebut Kasus Suap Kabasarnas Seharusnya Diproses Peradilan Umum
Setelahnya, petugas kemudian melakukan pengembangan. Dan mendapati seorang penadah, dari tangan orang tersebut, 10 unit sepeda motor kembali disita.
Artikel ini bersumber dari www.suara.com.
