Suara.com – Beberapa waktu lalu sempat viral sebuah video di media sosial mengenai sebuah mobil dinas TNI tipe jeep berwarna hitam yang membeli BBM bersubsidi di sebuah SPBU.
Dalam video itu terlihat seorang pria yang diketahui Bernama Yonatan Wiliam Pascalis melepas pelat dinas TNI ketika hendak mengisi mobil dinas TNI dengan BBM bersubsidi.
Setelah viral, video tersebut lantas mendapatkan tanggapan dari Pussenkav serta Pomdam III Siliwangi. Dalam keterangan disampaikan, disebutkan bahwa Yonatan merupakan anak dari Mayjen TNI (Purn) Mindarto.
Mobil yang digunakan Yonatan diketahui berpelat dinas TNI AD dengan nomor registrasi 90186-32, plat itu teregister di Samsat Nomor D 1585 XGR.Pelat itu diterbitkan ketika Mayjen TNI (Purn) Mindarto masih aktif berdinas di Pussenkav sebagai Pamen Ahli.
Baca Juga:
Mobil Dinas TNI Isi BBM Bersubsidi Ternyata Milik Purnawirawan Jendral, Pelat Mobil Dinas Kini Ditarik
Disebutkan pula kalau Yonatan mengaku tidak menyadari kalau ada pelat dinas TNI yang terpasang di mobil yang ia gunakan.
“Serta tidak memahami tentang aturan maupun mekanisme bahwa kendaraan plat dinas TNI tidak diperbolehkan untuk mengisi BBM bersubsidi di SPBU. Karena hal tersebut yang bersangkutan berinisiatif mengganti plat dinas dengan plat hitam yang ada di dalam kendaraan tersebut,” demikian keterangan disampaikan Pussenkav dikutip Selasa (24/1/2023).
Yonatan juga telah menghaturkan permintaan maafnya kepada TNI, ketika menyampaikan klarifikasi atas ketidaktahuannya itu.
“Khususnya bagi TNI AD karena kesalahpahaman atas perbuatan yang telah dilakukan saat berada di SPBU tersebut hingga video tersebut menjadi viral di medsos,” tuturnya
Kejadian yang dialami oleh Yonatan membawa pada sebuah pertanyaan, apa sebenarnya kriteria kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi?
Baca Juga:
Harga BBM Pertamax cs Turun, Ini Daftarnya
Terkait dengan pertanyaan tersebut, penggunaan BMM Bersubsidi jenis pertalite, solar, dan biosolar tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Dalam lampiran Perpres itu disebutkan, bahwa kendaraan yang dobolehkan menggunakan BBM bersubsidi adalah sebagai berikut.
Transportasi darat
- Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.
- Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 buah.
- Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum, antara lain mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.
Transportasi air
- Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah, Kepala Desa, atau Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi transportasi
- Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur
- Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat atau perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
Usaha Mikro
Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro.
Usaha Perikanan
Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.
Usaha Pertanian
Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas maksimal dua hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi pertanian.
Lalu bagaimana dengan BBM bersubsidi jenis Pertalite? Hingga kini kriteria kendaraan yang boleh menggunakan Pertalite masih dalam tahap penerbitan revisi Perpres No 191 tahun 2014.
Terkait dengan revisi tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan, Kementerian ESDM sudah memiliki konsep mengenai pengaturan isi Pertalite dan Solar Bersubsidi tepat sasaran, termasuk di antaranya konsep dan sejumlah kriteria mengenai siapa saja yang berhak membeli kedua jenis BBM bersubsidi itu.
Kementerian ESDM, lanjut Tutuka, juga sudah menyampaikan konsep tersebut ke kemneterian lain dan hingga kini masih dalam tahap kajian.
“Jadi kami belum tahu kapan akan selesainya,” ujar Tutuka kepada awak media pada Senin (10/10/2022).
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Artikel ini bersumber dari www.suara.com.
