JawaPos.com – Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mendampingi Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menemui massa aksi yang menolak rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Dalam kesempatan itu, anggota fraksi PDIP tersebut turut dipaksa menyatakan penolakan sikap terhadap rencana penerapan ERP atas nama fraksi PDIP oleh massa aksi.
“Kalau dari saya, yang namanya dari rakyat, lahirnya dari hati sanubari kalian, apa yang kalian harapkan, partai wong cilik pasti mendukung apa yang kalian inginkan,” ujarnya di hadapan massa aksi, Rabu (24/1).
Namun, pernyataan Wa Ode itu tak disambut meriah oleh massa aksi. Pasalnya, pernyataan tersebut dianggap masih bertele-tele dan tak tegas menyatakan sikap penolakan.
“Pernyataan yang tegas aja, gini, kita tidak ingin bahasanya masih ambigu. Kalau ternyata rakyatnya entah yang mana pengin ini lanjut, kan lanjut, Bu,” bantah salah satu orator di atas mobil komando.
“Tapi, kita pengin statement dari Ibu, di depan massa aksi yang menolak ini, Ibu menyatakan dengan tegas, ‘fraksi PDI-P menolak’, udah gitu aja, Bu,” sambungnya disambut gemuruh massa aksi.
Menanggapi hal itu, Wa Ode masih belum juga mengatakan hal serupa yang disampaikan orator itu. Ia malah bertanya balik kepada massa aksi.
“Saya tanya, teman-teman semua nolak? Semua nolak? Baik, kita akan bantu untuk tolak!” ucapnya.
Menanggapi hal itu, massa aksi menyoraki “huuu” atas pernyataan yang tak kunjung tegas juga dari politikus PDI-P itu.
Sebelumnya, rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) terus menuai pro-kontra. Sekarang giliran ratusan driver ojek online (ojol) yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menolak rencana penerapan ERP itu.
Para ojol yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) itu menyatakan bahwa rencana penerapan jalan berbayar dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Sebab, ERP membuat rakyat diminta untuk mengeluarkan biaya lebih di saat kondisi ekonomi belum stabil setelah diterpa badai pandemi Covid-19.
Dalam tuntutannya, Predator meminta agar anggota DPRD DKI Jakarta membatalkan rencana penerapan ERP sebagai bentuk keberpihakan wakil rakyat terhadap konstituennya.
“Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP. Jika masih berharap suara kami di 2024,” bunyi ancaman driver ojol kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang dimuat di dalam banner saat menggelar unjuk rasa penolakan ERP, Rabu (25/1).
Editor : Edy Pramana
Reporter : Tazkia Royyan Hikmatiar
Artikel ini bersumber dari www.jawapos.com.
