Pertama, Indonesia telah berada dalam kondisi Middle Income Trap (jebakan pendapatan menengah) selama 30 tahun.
“Selain itu, pembangunan ekonomi Indonesia masih mengandalkan sektor ekstraktif dengan tingkat produktivitas dan kompleksitas yang rendah serta cenderung menurun, hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi ekonomi,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip dari laman resmi BPK, Jakarta, Selasa.
Isu kedua ialah pembangunan sosial masih tertinggal yang tercermin dari beberapa aspek seperti penurunan angka kemiskinan yang melambat, perlindungan sosial yang masih terfragmentasi, kesenjangan partisipasi dan kualitas pendidikan, serta rendahnya status dan kapasitas sistem kesehatan.
“Hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi sosial,” ucap Suharso.
Adapun isu terakhir yaitu birokrasi pemerintah dan institusi publik belum efektif, kondisi hiper regulasi yang disertai rendahnya kualitas regulasi, serta pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan yang menjadi cerminan kondisi tata kelola belum optimal.
“Hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi tata kelola, serta diperlukan dukungan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara,” ungkap Menteri Bappenas.
Berdasarkan pertimbangan isu yang ada, pihaknya mengharapkan BPK mendukung penerjemahan dokumen perencanaan ke dalam dokumen perencanaan turunan sektoral dan daerah, hingga pada alokasi penganggaran yang konsisten dengan prioritas pembangunan.
“BPK dapat menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas tata kelola pelaksanaan pembangunan termasuk pengelolaan keuangan negara. Peran krusial BPK tersebut akan menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas,” ujarnya.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2023
Artikel ini bersumber dari www.antaranews.com.
