portal-rakyat.com – Setelah menempuh penerbangan 5 jam 45 menit, Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) tiba di Bandara Internasional Sentani, Jayapura, Papua pada Senin sore.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua menyambut Wapres Ma’ruf Amin dan Ibu Wury Ma’ruf Amin sekitar pukul 16.50 WITA di Bandar Udara Internasional Sentani, Jayapura
Wapres Ma’ruf dan rombongan juga disambut dengan Tarian “Selamat Datang” yang biasa dipertunjukkan kepada tamu yang hadir di Tanah Papua.
Selanjutnya, Wapres beserta rombongan menuju penginapan untuk beristirahat.
Keesokan harinya yaitu pada Selasa (29/11) Wapres Ma’ruf Amin diagendakan untuk melakukan audiensi dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), MRP (Majelis Rakyat Papua), Sekretaris Daerah Provinsi Papua beserta jajaran dan meninjau Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP).
Selain itu, Wapres akan meninjau Pameran Kemandirian BLK Komunitas; menyerahkan bantuan sosial, di antaranya bantuan usaha atau modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Papua dan Bank Himbara, menyerahkan secara simbolis Nomor Induk Berusaha (NIB), menyerahkan sertifikat vokasi serta menyerahkan bantuan kepada Orang Asli Papua (OAP) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua.
Usai menyelesaikan agenda kegiatan di Jayapura, Wapres akan berangkat ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Setelah dari Merauke, Wapres akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Indonesia Timur ke Kota Timika, Provinsi Papua Tengah; Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat; dan Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
Sebagai penutup rangkaian kunjungan kerjanya, sebelum kembali ke Jakarta Wapres akan menuju Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (3/12).
Dalam kunjungan kerjanya kali Wapres menginginkan adanya strategi menyeluruh dalam mendorong komoditas-komoditas unggulan Papua, baik sektor pertanian, pariwisata, perikanan dan ekonomi kreatif.
Wapres ingin memastikan tegaknya prinsip, “No One Left Behind”, yaitu agar masyarakat asli Papua tidak tertinggal, bahkan orang asli Papua harus memainkan peran strategis dalam percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua.
