portal-rakyat.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ) mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang dimulai pukul 5.00 pagi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) NTT Linus Lusi mengatakan bahwa ada 10 SMA dan SMK di Kupang yang akan memberlakukan kebijakan ini. Bahkan SMAN 6 Kupang sudah lebih dulu menjalani kebijakan tersebut.
Mendengar tentang hal tersebut, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) NTT mengaku kaget dengan kebijakan memajukan jam KBM.
“Kebijakan ini memang mengagetkan kita semua dan DPRD juga belum diajak berkomunikasi terkait kebijakan ini,” kata Wakil Ketua DPRD NTT Inche Sayuna, dilansir Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Inche mengatakan bahwa aturan yang dibuat oleh Pemprov tersebut dilakukan tanpa adanya pembicaraan dengan DPRD NTT , sehingga kabar yang beredar tersebut membuat pihak terkait merasa kaget.
“Jujur, kami dari DPRD kaget dengan kebijakan ini,” ujarnya.
Inche mengaku sudah mendapatkan laporan dari Komisi V DPRD NTT bidang pendidikan. Terkait dengan polemik perubahan jam KBM yang dimajukan ke pukul 5 pagi itu, DPRD NTT bersama Dinas Pendidikan akan segera menggelar rapat pada Rabu, 1 Maret 2023.
Menurut Inche, jam masuk sekolah dan KBM di Indonesia (berkisar 6.30 hingga 8.30) termasuk paling pagi jika dibandingkan dengan sekolah di berbagai belahan negara lainnya.
Dia mengatakan ada banyak riset yang menyebutkan bahwa waktu sekolah yang terlalu pagi bisa berpotensi pada kesehatan fisik dan mental muridnya, hal itu disebabkan karena kurangnya waktu tidur.
Inche berharap agar kebijakan sekolah mulai pukul 05.00 WITA di NTT bisa ditinjau kembali dan dikembalikan seperti jam KBM yang berlaku selama ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat meminta agar aktivitas sekolah khususnya SMA dan SMK di NTT dimulai lebih awal pukul 05.00 WITA. Hal tersebut disampaikan oleh Viktor saat melangsungkan pertemuan dengan Dinas Pendidikan NTT dan sejumlah Kepala Sekolah serta para pengajar atau guru.
Pernyataan Gubernur Laiskodat itu pun viral di media sosial dan menjadi polemik di tengah masyarakat terutama di kalangan akademisi dan pengamat pendidikan.***
