Capai Rp11.454 T, Sri Mulyani Tak Mau Aset RI Cuma ‘Tidur’

Capai Rp11.454 T, Sri Mulyani Tak Mau Aset RI Cuma ‘Tidur’

portal-rakyat.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk tidak membuat aset-aset negara terbengkalai. Sebab, kondisi itu hanya akan membuat negara malah terbebani dengan nilainya yang saat ini sudah besar.

Total aset negara yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021 dan sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun telah mencapai Rp 11.454,67 triliun. Angka ini meningkat 44,7 persen dari catatan 2020 sebesar Rp 11.098,67 triliun.

“Saya sering menyampaikan jangan aset itu setelah didapatkan dia tidur tidak ada gunanya. Ini ruginya banyak sekali,” ujar Sri di acara Anugerah Reksa Bandha di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/11/2022)

Dengan besaran nilai total aset negara itu, Sri Mulyani mengatakan, banyak kerugian yang akan ditanggung negara jika tidak ada pemanfaatan dari aset itu. Saat suatu aset tertidur, maka akan muncul biaya perawatan karena tidak adanya pendapatan dari pemanfaatannya setelah didirikan.

“Selain habis membangun kita rugi karena harus memelihara dan kita memelihara kemudian nilainya juga makin turun dan tidak menghasilkan apa-apa banyak sekali ruginya,” kata Sri Mulyani.

Dengan demikian, Sri Mulyani mengatakan, ke depannya tidak boleh lagi pemangku kepentingan asal minta anggaran saja untuk membangun suatu proyek dari kas negara. Sebab, jika tidak ada perhitungan mata terhadap pemanfaatannya hanya akan menggerogoti APBN saja.

“Makanya, kalau kita mau membangun aset memang perlu dengan perencanaan yang baik. Jangan meminta anggaran asal dapat aset habis itu sesudah selesai proyeknya sudah itu seolah-olah sudah selesai,” ucap dia.

Dana untuk memperoleh aset-aset negara itu pun menurutnya bukan berasal dari kantong pribadi orang tertentu saja, melainkan berasal dari uang rakyat melalui pajak, PNBP, bea dan cukai, ataupun utang.

“Sehingga sering bahwa kalau dana dari pajak, dari penerimaan bukan pajak yang kita kelola dan sudah menghasilkan aset itu manfaatnya lebih besar dari biaya membangunnya. Itu rakyat akan puas, yakin, oh ternyata uang rakyat dipakai secara baik,” kata bendahara negara itu.