portal-rakyat.com – Perkembangan zaman tampaknya terus berlanjut tanpa henti. Bersama kecanggihan teknologi membuat dunia semakin berlari cepat,jauhdan maju, semakin menembus batas kadang tanpa disadari.
Masyarakat pasti bersyukur, kini seluruh aktivitasnya dipermudah karena mengadopsi teknologi yang semakin maju. Tak perlu lagi menyalakan ublik untuk mendapatkan terang, pun merpati tak lagi bertugas mengantar surat untuk menyampaikan rasa rindu.
Namun sederet dampak positif dari teknologi ini sepertinya membuat masyarakat tak sadar bahwa dunia semakin tua, ia semakin tak mampu menopang hingar bingar di atasnya.
Kemajuan zaman ternyata turut membawa petaka. Pemanasan global atau global warming kini berlangsung jauh lebih cepat hingga menjadi ancaman terbesar bagi keberlanjutan seluruh makhluk hidup.
Pencemaran gas rumah kaca terutama karbon dioksida (CO2) dan metana serta pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara, bensin dan solar untuk produksi energi merupakan pemasok terbesar dari perubahan iklim.
Faktor lain seperti proses industri, perilaku konsumtif, sampah plastik berlebih hingga penggundulan dan kebakaran hutan turut memperparah keadaan dunia.
Suhu pun semakin panas dan menyebabkan permukaan air laut naik setiap tahunnya hingga bencana alam masif terjadi tanpa memandang bulu menerjang mulai dari banjir, badai besar bahkan tsunami.
National Aeronautics and Space Administration (NASA) mencatat suhu permukaan bumi pada 2021 meningkat 0,85 derajat Celcius dibanding rata-rata periode 1951-1980 bahkan diperkirakan naik lebih dari 1,5 derajat Celsius selama lima tahun ke depan.
Tapi,bersyukur dunia tidak hanya diam. Konferensi Perubahan Iklim PBB atau United Nations Climate Change Conference (COP27) menjadikan pembatasan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius ini menjadi sebuah agenda prioritas.
Komitmen Indonesia
Semua pihak bergerak cepat mencari solusi untuk mengatasi perubahan iklim, tak terkecuali Ibu Pertiwi yang merupakan kiasan untuk menyebut Bangsa Indonesia.
Seluruh elemen Bangsa Indonesia bahu-membahu, berkomitmen melakukan transisi energi,yaitu upaya pengalihan dari sumber energi berbasis bahan bakar fosil kepada yang tidak menghasilkan emisi karbon.
Antusiasme Indonesia pun terlihat dari peningkatan target penurunan emisi karbon melalui Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri,dan dari 41 persen ke 43,2 persen dengan bantuan internasional pada 2030.
Tak hanya sampai 2030, Indonesia juga memprioritaskan pencapaian target komitmen net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat melalui mekanisme Energy Transition Mechanism (ETM).
ETM nantinya akan dilakukan melalui percepatan pengakhiran periode masa operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara untuk beralih ke energi terbarukan sekaligus membangun renewable energy (RE).
Salah satu peta jalan yang telah dimiliki Indonesia untuk mencapai NZE 2060 ini salah satunya adalah melalui PT PLN (Persero) yakni akan ada tiga fase meliputi jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
PLN tidak lagi membangun pembangkit batu bara baru dalam menghasilkan listrik selama jangka pendek periode 2021-2030, lalu menyiapkan penyimpanan baterai untuk menunjang pembangkit ramah lingkungan selama jangka menengah 2031-2060.
Untuk jangka panjang, PLN akan membangun teknologi dan ekosistem dalam rangka mendukung energi bersih seperti penggunaan kendaraan listrik atau penyediaan sertifikat energi terbarukan atau Renewable Energy Certificate.
Peta jalan PLN tersebut seiring dengan target Indonesia untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam total sumber energi dari 11,5 persen pada 2021 menjadi sebesar 23 persen pada 2025.
Bahkan pada 2021, percepatan transisi energi di pembangkit listrik Indonesia tercatat sudah menurunkan sebesar 10,37 juta ton emisi karbon dioksida atau turun lebih dari dua kali lipat dari target.
Selain NDC dan peta jalan, Indonesia turut sukses memanfaatkan keketuaannya dalam Presidensi G20 tahun ini untuk mengembangkan transisi energi yakni melalui Leaders’ Declaration atau Deklarasi Pemimpin.
Dari 52 paragraf Deklarasi Pemimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali yang berhasil dilahirkan, komitmen transisi energi tertuang pada paragraf ke-12 yaitu menekankan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) poin nomor tujuh.
Secara detail, poin ke-12 ini menegaskan komitmen mencapai target SDG7 dan berupaya menutup celah dalam akses energi serta memberantas kemiskinan akibat keterbatasan energi.
Komitmen itu termasuk menemukan solusi mencapai stabilitas, transparansi dan keterjangkauan pasar energi dengan mempercepat transisi untuk memperkuat rantai pasokan dan keamanan energi serta mendiversifikasi sistem campuran energi.
Komitmen turut meliputi percepatan penerapan pembangkit listrik rendah emisi dengan energi terbarukan sekaligus membangun pembangkit listrik energi terbarukan termasuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap.
Kebutuhan Pembiayaan
Komitmen Indonesia terhadap transisi energi sepertinya harus melalui berbagai jalan terjal. Bagaimana tidak, ternyata biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita ini begitu besar.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, estimasi kebutuhan pendanaan penurunan target NDC 2030 di Indonesia dibagi berdasarkan tiga kajian yakni Second BUR 2018 sebesar Rp3.461,31 triliun, Roadmap NDC Mitigasi 2020 Rp3.779,63 triliun dan Third BUR 2021 Rp4.002,44 triliun.
Perbedaan estimasi kebutuhan pendanaan itu disebabkan oleh adanya tambahan kegiatan mitigasi, kalibrasi metode estimasi dan perbedaan horizon waktu.
Kebutuhan biaya yang sangat besar ini membuat pemerintah memutar otak untuk mencari solusi mengingat data Kementerian PPN/Bappenas mencatat bahwa anggaran pemerintah hanya dapat memenuhi 11 persen dari total kebutuhan pendanaan.
Meski demikian, Indonesia tak lantas hanya diam dan menyerah. Pemerintah terus memutar otak untuk mencari solusi dalam menutup celah atau gap kebutuhan pembiayaan ini.
Salah satu jalan yang ditempuh pemerintah adalah melalui blended finance yakni mencampur pembiayaan komersial, konvensional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan filantropis sehingga cost of fund produksi EBT dapat ditekan dan harganya lebih murah.
Menurut Kemenkeu, skema blended finance dapat mengurangi risiko bagi investor, meningkatkan likuiditas serta membangun aset yang berkualitas dan selaras dengan pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia pun baru meluncurkan Global Blended Finance Alliance (GBF) dengan mitra seperti Blended Finance Taskfore, B Team, GFANZ, UN SDSN, Rockefeller Foundation dan Yayasan Upaya Indonesia Damai yang mampu mengkatalisasi proyek sebesar 30 miliar dolar AS untuk inisiatif pembiayaan SDGs.
Misi GBF adalah memperkuat dan memperluas pasar pembiayaan campuran dengan mereplikasi struktur campuran yang sukses dalam membangun kapasitas dan mengatasi hal-hal yang tidak efisien.
Banting tulang Ibu Pertiwi
Tak puas dengan satu solusi, Pemerintah Indonesia kembali memutar otak untuk semakin mempercepat penutupan gap kebutuhan pembiayaan dalam rangka mewujudkan transisi energi.
Bebarengan dengan GBF, Pemerintah Indonesia melalui PT Sarana Multi Infrastruktur bersama Asian Development Bank (ADB) turut meluncurkan Country Platform yang merupakan kerangka kerja penyediaan pembiayaan melalui blended finance untuk mempercepat transisi energi.
ETM terdiri dari dua skema yaitu pertama adalah skema Fasilitas Pengurangan Emisi atau Carbon Reduction Facility (CRF) yang digunakan untuk memensiunkan dini PLTU di Indonesia dan kedua adalah skema Fasilitas Energi Bersih Clean Energy Facility (CEF) untuk mengembangkan fasilitas energi hijau.
Langkah percepatan transisi melalui Platform ETM akan dimulai dengan penandatanganan nota kesepemahaman dengan seluruh mitra dan mengidentifikasi lebih dari 15 gigawatt pembangkit listrik tenaga batubara untuk segera dihentikan.
Dukungan pendanaan lunak sebesar 500 juta dolar AS dari Climate Funds turut didapat Indonesia untuk semakin mendukung target penghentian PLTU batubara tersebut.
Selain itu pada KTT G20 Indonesia, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bahwa AS, Jepang, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan Climate Investment Funds akan berinvestasi 20 miliar dolar AS untuk transisi energi Indonesia.
Pendanaan tersebut masuk melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) dalam rangka mencapai NZE di Indonesia dan programnya akan dimobilisasi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios),Bhima Yudhistira, dalam hal ini mengatakan enam bulan ke depan merupakan periode krusial bagi Indonesia dalam proyek pendanaan transisi energi melalui skema JETP.
Sebab dalam waktu enam bulan ke depan, Indonesia memimpin penyusunan kerja sama dan rencana aksi untuk menghasilkan rencana investasi yang komprehensif serta mencantumkan target bersama yang nyata dalam skema ini.
Oleh sebab itu, Bhima meminta ada transparansi secara rinci kepada publik dalam pelaksanannya mengingat dana yang dikelola sangat besar sehingga manfaat dan dampaknya harus terasa oleh masyarakat.
“Khawatir selama proses penyusunan program yang didanai dengan uang sebanyak itu dilakukannya secara kurang transparan atau partisipatif,” ujarnya.
Terakhir, Indonesia turut memperoleh komitmen pendanaan transisi energi melalui skema ETM dari ADB sebesar 250 sampai 300 juta dolar AS pada masa KTT G20 di Bali untuk program pensiun dini PLTU Cirebon 1.
ADB memperkirakan program pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 30 juta ton atau setara dengan menghilangkan 800 ribu mobil dari jalan raya.
