JawaPos.com–Belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia. Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November telah mencapai Rp 1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN tembus di angka Rp 1,7 triliun.
Data tersebut diungkap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Rakor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
”Pemkot Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD, demi kesejahteraan warga Surabaya,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (30/11).
Dia menjelaskan, ada sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMK serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Di antaranya adalah produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD.
”Program pavingisasi itu menyentuh ke seluruh kampung di Surabaya. Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi,” beber Eri.
Pemkot Surabaya, lanjut dia, juga menggeber berbagai program yang melibatkan UMKM penjahit dan perajin di kampung-kampung. Pemkot Surabaya memesan ratusan ribu seragam dan sepatu untuk dibagikan gratis ke pelajar SD dan SMP dari keluarga kurang mampu.
”Ini seperti sekali mendayung tiga pulau terlampaui. Kita memberdayakan UMKM, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah dengan nyaman karena punya seragam dan sepatu baru, sekaligus meringankan beban orang tua karena tidak perlu membeli seragam dan sepatu baru,” jelas Eri yang juga mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tersebut.
Menurut Eri, APBD Surabaya dipastikan didedikasikan untuk produk dalam negeri. Pelaku UMKM pun digandeng dalam pembelanjaan dan pemenuhan kebutuhan.
”Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot,” ucap Eri.
Pada 2023, APBD Surabaya akan mengalokasikan belanja Rp 3 triliun untuk sektor UMKM. Selain melalui instrumen belanja APBD, lanjut Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan dengan Rumah Padat Karya yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang menganggur disulap menjadi Rumah Padat Karya.
Program itu sebagai pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian atau perikanan, dan sebagainya. Program tersebut menyerap ribuan warga MBR.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah
Reporter : Rafika Rachma Maulidini
Artikel ini bersumber dari www.jawapos.com.
