Peneliti BRIN Ungkap Penyebab Cara Berpolitik dan Demokrasi di Indonesia Belum Naik Kelas

Peneliti BRIN Ungkap Penyebab Cara Berpolitik dan Demokrasi di Indonesia Belum Naik Kelas

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Riset Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro sebut penyebab cara berpolitik dan demokrasi di Indonesia belum naik kelas.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Prof. Siti Zuhro pada Diskusi Kedai Kopi: OTW 2024 bertajuk Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu, dii Erian Hotel, Gondangdia, Jakarta, Minggu (19/2/2023).

“Sistem demokrasi kita itu cacat. Cacat karena tidak ditopang oleh pilar demokrasi. Pilar-pilarnya itu parpolnya, elietnya, aktornya, kita semua itu seolah-olah ini apa sih? Sistem demokrasi apa kita ini? Parpolnya tidak menopang,” kata Prof. Siti Zuhro di Jakarta, Minggu (19/2/2023).

Prof. Siti Zuhro melanjutkan masa saat ini masih juga setuju dengan sistem proposional tertutup. 

“Terus terang kita melakukan kajian tahun 2019 itu. Segera setelah pemilu kita lakukan dan kajian itu ada rekomendasinya tentang tidak hanya siklus ya pergantian kepengurusan KPU, Bawaslu itu kita setuju dengan cara yang kayak gini,” jelasnya.

Dia mengatakan, seharusnya tidak dalam keadaan menapaki tahapan pemilu lalu diganti.

Lalu juga tentang proposional tertutup terbuka mana yg paling tepat untuk Indonesia.

“Tidak juga tertutup, buktinya tertutup kita tinggalkan menjadi terbuka. Ketika terbuka ada kekurangan, ini yang perlu diperbaiki bukan tiba-tiba diganti, siapa yang bisa menjamin itu bagus,” jelasnya.

Dikatakan Prof. Siti Zuhro cara pandang seperti itu yang menjadi berpolitik dan demokrasi di Indonesia belum juga naik kelas.

Baca juga: Siti Zuhro: Demokrasi Indonesia dalam Keadaan Tak Punya Kualitas

“Cara pandang yang seperti itu yang menurut itu membuat kita semua berpolitik dan berdemokrasi itu tidak juga naik kelas, tidak matang kita. Berpikir kita ini terus-menerus dijadikan seperti orang bodoh kita itu disuruh menerima keputusan-keputusan sepihak itu,” tegasnya.

Menurut Prof. Siti Zuhro bahwa KPU harus melakukan sosialisasi besar-besaran kepada calon pemilih.

“Ini yang artinya kita semua harus bangkit untuk mengawal bahwa Indonesia butuh pencerdasan melalui KPU. Dengan melakukan sosialisasi yang besar-besaran kepada calon-calon pemilih supaya ada peningkatan kualitas calon pemilih jadi smart voters dilakukan dengan voters education,” tutupnya.


Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.

error: Content is protected !!
Exit mobile version