Komisi II DPR RI Segera Bentuk Panja Konflik Pertanahan

Komisi II DPR RI Segera Bentuk Panja Konflik Pertanahan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi II DPR RI akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait persoalan konflik pertanahan. 

Pembentukan Panja ini dinilai penting, menyusul banyaknya pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait berbagai permasalahan menyangkut pertanahan.

Pernyataan itu, disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Syamsurizal, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat yang menjadi korban mafia tanah dan korban Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Baca juga: Ketua FKMTI Budiardjo Usulkan Adanya Perpu Ad Hoc Peradilan Pertanahan untuk Berantas Mafia Tanah

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR, Syamsurizal dari Fraksi PPP, Syamsurizal yang didampingi Wakil Ketua Junimart Girsang dari Fraksi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Yanuar Prihatin dari Fraksi PKB, serta sejumlah anggota Komisi II yang hadir.

Adapun kelompok masyarakat yang hadir, yakni Koperasi Produsen Perkebunan Masyarakat Adat Buay Mencurung, Masyarakat Kampung Tomang, Forum Petani Sejahtera Indonesia, Masyarakat Amal Bersatu, Masyarakat Adat Pasaman Barat, Persatuan Masyarakat Racangbuka Kabupaten Manggarai Barat NTT, DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara RI, dan Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI).

Dalam kesempatan tersebut, Syamsurizal juga menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil mitra-mitra kerja terkait, khususnya menyangkut persoalan pertanahan yang dinilainya sudah akut.

“Tadi setidaknya ada 15 persoalan yang sudah disampaikan ke Komisi II. Kami akan ditindaklanjuti secara khusus. Kami meyakini sudah berupaya menyekesaikan masalah ini, namun belum tuntas. Makanya secara politis Komisi II akan menyelesaikan melalui Panja. Karenanya mohon kepada bapak dan ibu dilengkapi datanya dan disampaikan ke Komisi II. Kalau sudah lengkap, kami akan dengan mudah memanggil pihak terkait, baik menteri, BPN dan pihak Kementerian Kehutanan,” kata Syamsurizal, saat membacakan kesimpulan hasil RDPU, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (14/11/2022).

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas kondisi pertanahan yang terjadi di tanah air. Karena, politisi PPP ini menilai sebagai kasus yang menyengsarakan masyarakat luas.

“Semoga upaya yang dilakukan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di tanah air,” ujarnya menambahkan.

Pernyataan hampir serupa, dikemukakan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Yanuar Prihatin.

Bahkan Yanuar berjanji akan memanggil mitra-mitra Komisi II yang diduga terlibat dalam kasus-kasus pertanahan di berbagai daerah di Indonesia.

Hal ini, kata dia, merupakan langkah awal dalam skenario penyelesaian kasus pertanahan yang diduga melibatkan instansi dan lembaga pemerintahan.

“Karena ini duduk perkaranya seperti ini, maka skenario yang bisa kita capai adalah instansi yang bermitra dengan Komisi II. Kita akan cek langsung, kita tanya langsung. Saya setuju, tensinya kita naikan, kita gasspoll. Karena ini sudah berlarut-larut, sudah lama problem ini, dan hanya sedikit sekali skenario yang bisa melegakan semua pihak,” katanya.


Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.