Menurut Sergey Naryshkin, alasan Ukraina tidak melanjutkan negosiasi damai dengan Rusia karena AS dan sekutu melarangnya
JAKARTA, JITUNEWS.COM – Kepala Dinas intelijen Rusia (SVR) Sergey Naryshkin mengatakan bahwa Ukraina tidak dapat terlibat dalam pembicaraan damai dengan Rusia karena AS dan sekutunya melarangnya untuk melakukan hal itu.
“Penguasa rezim Ukraina di luar negeri tidak akan mengizinkannya,” kata Naryshkin kepada Tass pada hari Selasa (17/1).
Dia mengklaim, bahwa konflik Ukraina-Rusia bisa diselesaikan jika saja proses pembicaraan damai antara kedua pihak dilanjutkan. Ia mengklaim jika Rusia dan Ukraina hampir saja mencapai kesepakatan dasar soal penyelesaian konflik saat menggelar pembicaraan di Istanbul, Turki pada akhir Maret 2022 lalu.
Tentara AS Curi Minyak Suriah, China: Kelakuan Bandit Semacam itu Memperparah Krisis Energi
“Namun, orang-orang di Washington, orang-orang di London, memberi tahu rekan mereka di Kiev: ‘Tidak, [seharusnya] tidak ada pembicaraan damai, tidak ada perdamaian. Kami telah membayar Anda beberapa lusin miliar. Kami telah berinvestasi pada Anda; kami akan terus memompa uang dan senjata, dan tugas Anda sederhana – pergi dan bertarung’,” tambah Naryshkin.
Pemerintah Ukraina kemudian dengan cepat menarik kembali semua janji yang telah dibuatnya di Istanbul, terlebih setelah Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris saat itu, berkunjung ke Kiev.
Sejak saat itu, pembicaraan antara Kiev dengan Moskow terhenti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan menandatangani dekrit yang secara resmi melarang digelarnya negosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Kini, Zelensky tengah mempromosikan KTT internasional yang rencananya akan digelar di markas PBB di New York pada 24 Februari 2023. KTT yang digelar tepat satu tahun operasi militer Rusia di Ukraina tersebut akan membahas soal penyelesaian konflik Rusia Ukraina. Agenda utama KTT itu diperkirakan akan fokus pada 10 poin “rencana perdamaian” yang sebelumnya digagas oleh pemerintah Ukraina, yang antara lain menyerukan Rusia untuk menarik mundur pasukan dari wilayah Ukraina, membayar ganti rugi dan tunduk pada pengadilan tindak kejahatan perang.
Moskow telah menolak proposal tersebut. Rusia berulang kali menyatakan bahwa Moskow siap untuk berdialog dengan Kiev, asalkan Ukraina bersedia mengakui status Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhye sebagai bagian dari Federasi Rusia.
Kebijakan Sanksi dan Konflik Bahayakan Perekonomian Global, IMF: Negara Berkembang Akan Semakin Tertinggal
Artikel ini bersumber dari www.jitunews.com.
