JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin melaksanakan eksekusi terhadap mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarmasin Djumaderi Masrun, 78. Dia sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) selaku terpidana korupsi dana hibah KONI Banjarmasin Rp 14 miliar.
”Setelah dicek kesehatannya, yang bersangkutan langsung kami serahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin hari ini (24/1),” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (24/1).
Djumaderi dinyatakan DPO oleh Kejari Banjarmasin setelah upaya eksekusi jaksa pada September 2022 tertunda lantaran yang bersangkutan tidak ditemukan. Langkah jaksa berdasar putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2022 yang menyatakan terdakwa Djumaderi Masrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider.
”Jadi hari ini (24/1) yang bersangkutan datang secara sukarela ke Kejari didampingi keluarga untuk menyerahkan diri, alasannya selama ini berobat ke luar kota,” jelas Dimas mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Indah Laila.
Dalam putusannya, hakim MA menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun penjara, ditambah wajib membayar denda sebesar Rp 200 juta. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, terpidana dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama enam bulan penjara.
Djumaderi juga dihukum membayar uang pengganti Rp 500 juta dan jika terdakwa tidak mampu membayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan, harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Namun jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti dengan penjara selama satu tahun.
Dalam perkara itu, di peradilan tingkat pertama, Djumaderi Masrun bersama Sekretaris KONI Banjarmasin Widharta Rahman divonis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin tiga tahun empat bulan hukuman penjara. Djumaderi juga harus membayar uang pengganti Rp 500 juta, subsider kurungan satu tahun, juga harus membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara. Sedangkan Widharta membayar uang pengganti Rp 360 juta subsider satu tahun penjara.
Atas putusan tersebut, Djumaderi Masrun melakukan upaya hukum banding hingga kasasi.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah
Reporter : Antara
Artikel ini bersumber dari www.jawapos.com.
