Jokowi Cerita Rakyat Bisa Rusuh Jika Indonesia Lockdown Saat awal Pandemi

Jokowi Cerita Rakyat Bisa Rusuh Jika Indonesia Lockdown Saat awal Pandemi

Kamis, 26 Januari 2023 – 12:31 WIB

VIVA Nasional – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang digelar di kompleks Kementerian Keuangan pada Kamis 26 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengenang saat awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia.

Saat itu hampir di seluruh negara menerapkan kebijakan karantina menyeluruh atau lockdown untuk menekan laju virus COVID-19.  Namun pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang berbeda. Jokowi mengaku telah melakukan perhitungan apabila lockdown diberlakukan dalam jangka waktu 2-3 pekan masyarakat akan tertutup sama sekali peluang untuk mencari nafkah dan kondisi itu memicu terjadinya kerusuhan. 
 
“Coba saat itu misalnya kita putuskan lockdown. Hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah. Semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh,” kata Jokowi di Kamis 26 Januari 2023.

Komplek wakil wali kota Bekasi di-lockdown.

Presiden mengaku bahwa potensi kerusuhan akibat tekanan keadaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi dirinya dan jajaran pemerintah apakah akan menerapkan lockdown untuk pola penanganan pandemi COVID-19. Sebelum mengambil kebijakan, Jokowi telah memikirkannya secara matang. “Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak,” ujar Jokowi.  

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa sebetulnya mayoritas menteri Kabinet Indonesia Maju pada masa awal pandemi COVID-19 menyarankan untuk penerapan lockdown. Sikap tersebut bisa dipahami Presiden Jokowi berdasarkan tren pola antisipasi pandemi COVID-19 di beberapa negara lain.

“Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80 persen (bilang) ‘Pak lockdown’, karena semua negara memang melakukan itu,” katanya.

Lebih lanjut, sikap permintaan lockdown juga ditunjukkan kalangan legislator di DPR RI serta juga suara-suara di jajaran partai politik. Presiden menyebut tekanan semacam itu diiringi ancaman krisis berpotensi membuat seorang pembuat keputusan keliru dalam mengambil kebijakan.

Halaman Selanjutnya

Akan tetapi, Presiden justru mengapresiasi bahwa mayoritas jajaran pemerintah Indonesia baik dari pusat hingga tingkat desa semuanya menjalankan manajemen makro hingga mikro yang efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19.

img_title

Artikel ini bersumber dari www.viva.co.id.

error: Content is protected !!