Berikut daftar instansi pemerintah yang pindah ke IKN pada 2024. Mereka jadi klaster pertama yang berkantor di ibu kota baru!
Sejumlah instansi pemerintah, dipastikan akan menjadi klaster pertama yang berkantor di Ibu Kota Negara Baru (IKN) Nusantara.
Wacana tersebut disampaikan oleh Fungsional Perencana Ahli Utama Bappenas Hayu Parasati saat diskusi Sosialisasi IKN Nusantara secara virtual lewat YouTube IKN Indonesia.
“Di dalam rencana induk kami bagi pada lima klaster yang pindah ke IKN. Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada tahun 2024,” ungkapnya, pada Selasa 22 November 2022 kemarin, seperti dikutip laman Tempo.co.
Sementara untuk klaster pertama, selain ada Presiden dan Wakil presiden, terdapat sejumlah instansi pemerintah lain yang akan pindah ke IKN.
“Klaster pertama yang akan pindah ke IKN lebih dulu yakni Presiden dan Wakil Presiden, Lembaga Tinggi Negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, dan BPK,” ujar Hayu, dilansir Bisnis.com.
Tidak hanya itu, beberapa instansi pemerintah yang pindah ke IKN di klaster pertama adalah seluruh Kementerian Koordinator; Bidang Perekonomian, Bidang Politik Hukum dan HAM, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sampai Bidang Maritim dan Investasi.
Lalu pindah juga beberapa kementerian triumvirat seperti Kemenlu, Kemendagri, Kemenhan, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kantor Staf Presiden.
Pindahnya kementerian triumvirat lantaran mereka akan menjaid Plt. andai dalam kondisi tertentu presiden dan Wapres berhalangan menjalankan tugasnya.
“Karena Triumvirat ini yang akan menjadi Plt. bila dalam kondisi yang sangat mendesak bila presiden dan wapres berhalangan menjalan tugas sesuai dengan peraturan UUD 1945 pasal 8 ayat 3,” ungkap Hayu.
Klaster pertama yang akan pindah juga instansi yang mendukung perencanaan, penganggaran, serta pembangunan.
Sebut saja seperti KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, dan BPKP.
Lalu ada kementerian yang mendukung sejumlah penyiapan infrastruktur dasar IKN, seperti KemenPUPR, Kemenkominfo, dan KementerianATR/BPN.
Selanjutnya ada instansi penegak hukum dan alat pertahanan, misalnya Mabes TNI, TNI-AD, AL, AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, Kejagung, BSSN, Kemenkumham, dan KPK.
Terakhir ada berbagai instansi negara independen dan badan publik, ada Bank Indonesia, OJK, LPS, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Pemindahan Rampung Tahun 2045
sumber: dobrak.co
Lalu, kapan pemindahan ke IKN selesai?
Melansir laman Tempo.co Hayu Parasati mengatakan, jika pemindahan selesai pada 2045.
Diperkirakan, ada 1,91 juta penduduk yang akan tinggal di IKN.
“Selesainya baru pada tahun 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk. Tidak boleh lebih, karena daya dukung lingkungan serta lahannya hanya untuk 1,91 juta penduduk.”
“Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250 ribu penduduk itu hanya pekerja, ASN, dan TNI-Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu akan menjadi 500 ribu orang pada tahun 2024. Namun kemungkinan konstruksi baru dimulai sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu,” jelasnya.
***
Itulah daftar instansi pemerintah yang pindah ke IKN tahun 2024.
Semoga bermanfaat, Property People.
Baca update menarik lainnya di Berita.99.co.
Kunjungi Google News Berita 99.co Indonesia untuk ragam informasi terbaru dan paling hangat.
Grand Al Ihsan Premiere adalah perumahan islami terbesar di Kota Bekasi.
Tertarik? Kunjungi www.99.co/id dan Rumah123.com dari sekarang.
Buat segala kebutuhan properti, kami akan selalu #AdaBuatKamu!
Artikel ini bersumber dari berita.99.co.
