Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pembangunan MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.
Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi; Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono; Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel, Won Hee-Ryong; dan Dubes RI untuk Korsel, Gandi Sulistiyanto.
Penandatanganan ini dilakukan di hari yang sama setelah pemerintah juga meneken MoU bersama Jepang dan Inggris dalam rangkaian Presidensi G20 di Bali pada Senin (14/11) kemarin.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, pembangunan MRT Jakarta Fase 4 merupakan salah satu upaya menciptakan moda transportasi publik berorientasi transit yang semakin luas dan berkembang.
“Semoga upaya ini dapat mendorong perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat dalam bertransportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan, selain juga bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan,” kata Heru dalam keterangannya, Selasa (15/11).
Kerja sama ini bisa terlaksana setelah sebelumnya Menhub Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Korsel pada Juni 2022 lalu. Untuk itu, Budi Karya berharap MoU dengan Korsel menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta.
“Kedua negara akan terus meningkatkan kerja sama tidak hanya di sektor perkeretaapian, tetapi juga di sektor darat, laut, dan udara,” ujar Budi Karya.
MoU bersama Korea Selatan ini juga merupakan tindak lanjut pembicaraan pada kegiatan 28th ASEAN Transport Minister Meeting yang diselenggarakan pada 16-17 Oktober 2022 lalu di Bali.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Korea Selatan menyampaikan minatnya untuk turut berpartisipasi membangun MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.
Jepang, Inggris, dan Korea Selatan, merupakan mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi.
Momentum Presidensi Indonesia dalam KTT G20 tahun ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, melalui pendanaan kreatif non-APBN. Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara.
(inh/inh)
Artikel ini bersumber dari www.cnnindonesia.com.
