Dukung Program Industri Hilirisasi Jokowi, Guru Besar UGM Ungkap Alasannya

Dukung Program Industri Hilirisasi Jokowi, Guru Besar UGM Ungkap Alasannya

Senin, 16 Januari 2023 – 20:48 WIB

VIVA Nasional – Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Mudrajad Kuncoro, mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus terhadap pembangunan hilirisasi industri dalam negeri.

“Kita dukung program hilirisasi industri untuk nikel, bauksit atau semua jenis industri pengolahan kita kita dukung termasuk hulunisasi juga. Jadi ada dua itu kalau industri satu hulunisasinya untuk pengadaan bahan bakunya yang masih kita impor cukup banyak sama yang satunya lagi hilirisasinya agar tidak hanya diekspor dalam bahan mentah,” ujar Mudrajad, Senin 16 Januari 2023.

Presiden Jokowi meresmikan smelter nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry

Menurutnya, pemerintah harus sudah menyiapkan segala kebutuhan fasilitas penunjang seperti Pelabuhan, Bandara serta kawasan industrinya serta fasilitas penunjang lain seperti kesediaan air bersih, listrik dan sambungan jaringan telekomunikasi.

“Yang kedua jangan lupa kalau kita mau menarik industri itu harus menyiapkan fasilitasnya kawasan industri lalu kedekatan dengan seaport, airport itu penting. Jadi itu tidak cukup hanya mengumumkan kita siap, untuk membangun, lalu berikan insentif fiskal itu yang maha penting. Kenapa itu penting karena kalau kita bicara Cina misalnya fasilitas seaport, kawasan industri kawasan ekonomi khusus sudah disiapkan dengan kesiapan infrastruktur listrik, air, telepon,” kata Mudrajad.

Dia menambahkan, kebijakan yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi tersebut harus segara ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya untuk di respon, baik para menteri, pemerintah pusat dan daerah berjalan beriringan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan. Selain itu, dia menyampaikan membangun industri yang terintegrasi membutuhkan waktu yang tidak singkat oleh karenanya, pemerintah harus sudah memiliki road map yang jelas untuk mewujudkan kebijakan tersebut.

“Kawasan industri itu kan butuh waktu at least 3 tahun untuk pembebasan lahan setelah itu juga menyiapkan infrastrukturnya air listrik telepon. Jadi itu bagi saya sudah ada roadmap-nya belum sih, kesiapan antara pusat dalam hal ini kementerian dengan BUMN dengan juga Pemda yang di daerah mana pun lalu pengelola kawasan,” katanya

Halaman Selanjutnya

Artinya, kata dia, antara Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Keuangan itu harus duduk bersama menyiapkan integrated policynya menindaklanjuti arahan presiden. “Jadi kita tidak hanya cukup punya visi hilirsasi industri oke, sudah siapkah kita infrastrukturnya lalu insentif perpajakan fiskal lalu perizinan,” ujarnya.

img_title

Artikel ini bersumber dari www.viva.co.id.

error: Content is protected !!