Berkaca Kasus Juliari, KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi Bansos DKI

Berkaca Kasus Juliari, KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi Bansos DKI

JawaPos.com – Berkaca pada kasus korupsi bantuan sosial (bansos) saat pandemi Covid-19 yang dilakukan eks Menteri Sosial Juliari Batubara, Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Azas Tigor Nainggolan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktif menyelediki dugaan korupsi bansos di dalam Pemprov DKI Jakarta.

“Saat kasus Juliari Batubara KPK sangat aktif, untuk itu dalam kasus yang sama, yang terjadi di DKI Jakarta dugaan korupsi bansos ini juga harus diusut tuntas,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/1).

Ia mengatakan bahwa KPK telah mempunyai bahan untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi tersebut lewat informasi yang memang awalannya sudah ramai di media sosial.

“Supaya ada kepastian hukum juga, kasus Bansos DKI Jakarta KPK harus gereget mengungkap dugaan kasus korupsi,” tegasnya.

Upaya penyelidikan itu dinilai dapat membuat terang kasus dugaan korupsi. Artinya, apabila terdapat oknum yang terlibat maka harus segera diadili seperti halnya kasus korupsi Bansos Covid-19 Mantan Menteri Sosial, Juliari Batu Bara.

“Supaya jelas kasus ini (penyelesaiannya) seperti apa. KPK harus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini supaya ada kepastian,” tandasnya.

Selain itu,, Azaz meyakini bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono tidak akan menutupi kasus itu dan justru ingin membangun pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi.

“Pasti kalau ada kasus dugaan korupsi kayam gini, Pemprov DKI Jakarta mendukung untuk membongkar, tidak akan ditutupi walau pun kasus dugaan korupsi itu terjadi sebelum Pj Heru Budi Hartono menjabat,” tandasnya.

Sebelumnya, akun Twitter @kurawa menulis kronologi dugaan korupsi program bansos Covid-19 yang dilakukan Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.

Ia mengatakan, saat itu Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp. 3,65 Triliun, yaitu lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.

“Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp. 2.85 Triliun, mengapa?” tulis @kurawa dalam akun Twitternya.

Karena curiga, @kurawa mengaku telah menelusuri gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya dan mendangi lokasinya yang ada di Pulogadung, Jakarta Timur. Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut.

Namun, @kurawa mengaku menyaksikan 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Ia menyebutkan kondisi beras di gudang itu sudah rusak.

Menurutnya, beras yang rusak itulah yang seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, kata @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Tazkia Royyan Hikmatiar


Artikel ini bersumber dari www.jawapos.com.

error: Content is protected !!
Exit mobile version