Kamis, 19 Januari 2023 – 20:20 WIB
VIVA Nasional – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyoroti kezaliman oligarki terhadap rakyat Indonesia di balik mangkraknya megaproyek Meikarta milik PT Lippo Cikarang Tbk yang merugikan konsumen. Sebab, pihak Meikarta mengajukan permohonan PKPU diam-diam dan dimenangkan hakim.
Hal itu disampaikan Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) serta para korban Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2022.
“Menurut saya ini sederhana. Mereka merasa kuat dan kuat dugaan ada permainan. Bayangkan, mereka bisa membuat putusan PKPU tanpa melibatkan konsumen. Dugaan saya ini ada kongkalikong. Pimpinan rapat, ini PR. Kita secara telanjang melihat kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Seharusnya konsumen menerima unit tahun 2019, sekarang sudah 2023, delay empat tahun. Bahkan disuruh menunggu sampai 2027. Itu cara mereka buying time saja,” kata Andre.
Pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat
Berdasarkan penuturan korban Meikarta, Andre mengatakan telah terjadi kezaliman. Sebab, para konsumen yang tengah mempertanyakan haknya sedang menghadapi tuntutan Rp 56 miliar karena melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bank Nobu, Semanggi, Jakarta Selatan, pada 19 Desember 2022 lalu. Tuntutan itu dilayangkan oleh pengembang pembangunan apartemen Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU.
Lebih lanjut, kata Andre, DPR merupakan tempat yang tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Terkait aduan para korban Meikarta, politikus Partai Gerindra ini memastikan akan mendorong DPR untuk segera turun tangan.
“Saya memastikan, DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan dewan perwakilan oligarki. Jadi bapak dan ibu tidak salah datang ke sini, mengadukan nasib ke kami. Jadi bapak tidak usah khawatir. Kita bukan dewan perwakilan oligarki, kita ini dewan perwakilan rakyat karena dipilih oleh rakyat. Kejadian ini jelas penzoliman luar biasa. Ini ada ketidakadilan. Bayangkan saja, ada konsumen demo malah dituntut Rp 56 Milyar. Pak Jokowi saja sering didemo, tapi tidak pernah menuntut. Kita tidak boleh membiarkan. BPKN kalau tidak punya nyali ya sudah kita tinggalkan,” kata Andre.
Halaman Selanjutnya
Untuk mengurai persoalan konsumen Meikarta, Andre memgusulkan tiga hal. Pertama, Komisi VI segera memanggil pihak pengembang untuk duduk bersama para perwakilan korban yang didampingi BPKN.
Artikel ini bersumber dari www.viva.co.id.
