Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menggelar aksi solidaritas untuk tragedi Kanjuruhan di depan Mapolda DIY, Depok, Sleman, Rabu (5/10) malam.
Massa terpantau mendatangi area depan Mapolda DIY sekitar pukul 20.00 WIB dan menggelar aksinya satu jam berselang. Aksi mereka awali dengan menggelar doa bersama untuk para korban tragedi Kanjuruhan.
Selain untuk solidaritas, para peserta mengklaim aksi kali ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap represifitas aparat di sejumlah peristiwa di Indonesia, termasuk dalam tragedi Kanjuruhan.
“Bentuk perlawanan dari institusi kepolisian yang hari ini semakin brutal dengan pentungan, gas air mata, dengan baracudanya,” kata salah satu orator.
Massa memasang sejumlah lilin sebagai simbol berkabung di sepanjang tembok nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa di antara mereka bahkan mencoretkan tulisan ‘Pembunuh’ dan ‘Anjing’ dengan cat pilox di sekitar nama tersebut.
Di jalanan aspal depan Mapolda DIY, mereka menuliskan ‘TNI/Polisi Pembunuh’.
“Copot Kapolda Jawa Timur, copot Ketua Umum PSSI,” seru orator lain menyikapi tragedi Kanjuruhan.
Sementara itu, Wales selaku koordinator aksi menjelaskan aksi kali ini merupakan gerakan kolektif menyikapi tragedi Kanjuruhan yang mereka anggap sebagai masalah kemanusiaan.
Melalui aksi ini, lanjut Wales, massa berharap penyebab kematian ratusan korban di Kanjuruhan bisa diusut tuntas. Termasuk, menuntut pemerintah mengadili pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.
“Karena kita tahu saat ini banyak narasi-narasi yang kemudian keluar, dari aparat pemerintah baik itu kepolisian, PSSI maupun pemerintah secara langsung yang menyalahkan berbagai pihak. Padahal, faktanya sampai saat ini belum ada temuan-temuan yang secara spesifik,” kata Wales.
“Dan kita turun ke sini (Mapolda DIY) pun kami pikir bahwa polisi inilah sebagai pelaku utama dari pada kejadian ini. Makanya meminta untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” lanjut dia.
Bagi massa, lanjut Wales, pencopotan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat tidaklah cukup mengingat banyaknya korban yang berjatuhan. Massa mendesak perbaikan secara menyeluruh di tubuh Korps Bhayangkara dan TNI.
“Tidak cukup hanya sebatas copot jabatan. Karena kita tahu ini persoalan yang kemudian banyak orang tua kehilangan anaknya, anak kehilangan bapaknya dan itu tidak bisa sebatas hanya copot. Kalau bisa lebih bersihkan sistemmya sampai ke persoalan kepolisian, bagaimana pemerintah turun tangan untuk membersihkan hal seperti ini,” tandasnya.
Peserta aksi lainnya, Ye, menuturkan bahwa kejadian di Kanjuruhan bukan hanya menunjukkan adanya pelanggaran prosedur penanganan oleh aparat. Menurutnya, tetap ada komando dalam aksi penembakan gas air mata yang disebut memicu jatuhnya korban jiwa itu.
“Tidak mungkin sebuah institusi atau anggota Polri melakukan tindakan tanpa komando yang jelas. Artinya secara sistem ataupun secara komando ada yang melatarbelakangi hal itu terjadi,” katanya.
“Karena kita tahu bahwa sesuai statuta FIFA tidak boleh institusi kepolisian atau keamanan membawa gas air mata atau senjata api untuk mengamankan massa aksi dalam kondisi apa pun. Tidak ada alasan karena banyak yang masuk lapangan terus menembakkan gas air mata sehingga menyebabkan kematian,” tutupnya.
Hingga pukul 22.05 WIB, massa terpantau masih menggelar aksi secara kondusif. Salah satu orator sempat menyerukan mereka akan tetap bertahan di depan Mapolda DIY hingga lilin-lilin yang dinyalakan habis terbakar.
Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan terjadi usai pertandingan Arema FC vs Persebaya, Sabtu (1/10) malam. Insiden ini menyebabkan 131 orang meninggal dunia.
Insiden ini disebut bermula saat aparat melontarkan gas air mata–berdasarkan kesaksian juga ke arah tribun–untuk menghalau massa yang ricuh di lapangan usai laga Arema menjamu Persebaya.
Para penonton di tribun yang panik karena gas air mata itu langsung berdesak-desakan menuju pintu keluar stadion yang terbatas. Banyak penonton mengalami sesak napas, terjatuh, dan terinjak-injak hingga tewas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lantas menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat buntut insiden ini. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram nomor ST/2098/X/KEP/2022.
Dalam telegram itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis Aryana didapuk menggantikan posisi Ferli yang dimutasi menjadi Pamen SSDM Polri.
Kemudian, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta juga menonaktifkan sembilan komandan Brimob buntut tragedi tersebut.
Selain itu, hingga saat ini Inspektorat Khusus (Itsus) dan Propam Polri juga telah memeriksa 31 personel Polri yang diduga melanggar kode etik dalam tugas pengamanan.
(kum/agt)
[Gambas:Video CNN]
Artikel ini bersumber dari www.cnnindonesia.com.
